Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

KPU Disarankan Menyurati OSO

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 27 November 2018 18:24
Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Koalisi Masyarakat Sipil mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyurati Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). KPU diharap meminta langsung kepada OSO untuk mundur sebagai pengurus partai politik (parpol) jika ingin dimasukan sebagai caleg DPD.
 
"KPU bisa menyurati Pak OSO untuk segera mematuhi putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.
 
Putusan MK yang dimaksud Feri adalah putusan nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus papol nyaleg sebagai anggota DPD. OSO dinilai harus mematuhi putusan tersebut lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat serta setara dengan undang-undang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Feri meminta kerelaan OSO untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Partai Hanura jika ingin namanya dimasukan ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Dengan begitu, polemik terkait pencalonan anggota DPD bisa diakhiri.
 
"Jadi itu pilihan paling negarawan bagi Pak OSO ya agar beliau sendiri yang bergerak menyudahi kekisruhan ini," tutur dia.
 
KPU belum bersikap terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan OSO dan memerintahkan KPU untuk memasukan namanya dalam DCT anggota DPD. KPU masih mempertimbangkan opsi yang terbaik untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
 
"Sampai dengan sore ini kami belum bisa memutuskan putusan akhir yang akan kami buat sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN," kata Ketua KPU Arief Budiman di kesempatan yang sama.
 
Baca: Nasib OSO Diputus Esok
 
Sebelumnya, MK memutuskan anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan ini dituangkan dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.
 
Ketua DPD OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN. Hasilnya, MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD.
 
Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa. Hakim PTUN membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
 


 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif