KPU Diminta Tak Melonggarkan Syarat untuk OSO
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak melonggarkan syarat pencalonan anggota DPD terhadap Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). KPU harus mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan caleg DPD mundur dari kepengurusan partai. 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan baru-baru ini KPU mencuatkan wacana tetap memperbolehkan OSO nyalegDPD. Namun, OSO harus mundur dari Hanura jika terpilih dan prosesnya dilakukan sebelum dilantik.


Menurut Fadli, wacana ini tidak tepat. Pasalnya, dalam putusan MK telah menafsirkan Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai syarat pekerjaan lain itu ditetapkan sebagai syarat pencalonan.

"Tafsir pekerjaan lain itu untuk syarat calon, ini bukan berbicara syarat pelantikan," kata Fadli di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 18 November 2018. 

Menurut dia, merujuk UU Pemilu, seorang bakal calon anggota DPD harus melampirkan dua bukti formal jika ia tercatat sebagai pengurus partai politik. Bukti itu meliputi surat mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan parpol. 

"Sepanjang itu tidak ada, bacaleg DPD tidak bisa menjadi calon, artinya tidak boleh ada dalam surat suara," ucap Fadli.

Fadli menilai KPU berpotensi melawan putusan MK jika mengubah syarat mundur kepengurusan parpol yang semula jadi syarat pencalonan, menjadi syarat pelantikan. Ini akan bertentangan dengan hakikat uji materi yang diputus oleh MK, Juli lalu.

Baca:MA Dinilai Salah Tafsir Putusan MK

"Artinya KPU melawan keputusan MK dengan membolehkan orang pengurus parpol belum berhenti, tetap boleh nyalegDPD," ujar dia.

Ia mengatakan, kebijakan itu juga berpotensi menciptakan ketidakadilan. Pasalnya, ada sekitar 200 bacaleg DPD yang sudah mundur dari kepengurusan parpol mengacu aturan KPU.

"Kalau dia (OSO) tetap diikutkan, dan nanti jadi syarat untuk melantik justru KPU ini membuat norma baru untuk orang menjadi anggota DPD," pungkas dia.




(OGI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id