Ilustrasi. (Foto; AFP/Arun Sankar)
Ilustrasi. (Foto; AFP/Arun Sankar)

Pembatasan Akses Media Sosial Cegah Konten Provokasi

Pemilu Demo Massa Penolak Pemilu
Antara • 23 Mei 2019 09:29
Jakarta: Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai tepat langkah pemerintah membatasi akses media sosial. Pembatasan, kata dia, guna mencegah penyebaran konten provokasi terkait aksi 22 Mei di sejumlah daerah.
 
"Dalam kondisi chaos seperti saat ini, pemerintah berkejaran dengan waktu agar konten hoaks dan fake news (berita palsu) yang berbahaya tidak menjadi asupan utama warganet di Tanah Air," kata Pratama, melansir Antara, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasiini, upaya menghambat konten provokasi memang harus dimulai dari media penyebarannya. Ini agar konten hoaks tidak menjadi asupan utama warganet di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang dikabarkan hanya Jakarta dan sekitarnya yang terdampak. Namun, faktanya sebagian besar masyarakat se-Tanah Air merasakan dampaknya. Facebook dan Instagram juga dilaporkan sulit diakses dan pada beranda tidak berganti atau tidak berubah," katanya.
 
Baca juga:Polisi Buru Penyokong Senjata Pelaku Kerusuhan
 
Pratama mengatakan bahwa alasan utama pembatasan platform media sosial terbesar di Indonesia; Whatsapp, Instagram, Twitter, dan Facebook itu lantaran intensitas berita palsu yang beredar cenderung lebih banyak. Pengguna ketiga platform itu juga sangat banyak di Tanah Air.
 
"Sehingga dianggap bisa menjadi media provokasi," ungkapnya.
 
Ia mengatakan instrumen pada platform media sosial sampai saat ini belum mampu mendeteksi dan meredam secara otomatis penyebaran hoaks dan berita palsu. Facebook, misalnya, masih bergantung pada verifikasi manual oleh media partner Factcheck, komunitas masyarakat antihoaks.
 
Dalam situasi normal hari-hari biasa, menurut dia, fake news dan hoaks masih bisa dipilih-pilih oleh FB. Namun, dalam kondisi kacau seperti saat ini, pemerintah berkejaran dengan waktu menghalau konten negatif.
 
Baca juga:Prabowo Imbau Pendukungnya Balik Kanan
 
"Kendati solusi ini belum sepenuhnya efektif, upaya menghambat konten provokasi memang harus dimulai dari media penyebarannya," kata dia.
 
Setelah kondisi stabil, lanjut Pratama, pemerintah harus menggalakkan edukasi internet sehat sehingga masyarakat minimal bisa menghalau konten negatif maupun membuat tandingan serta jawaban dari munculnya konten provokasi yang berbahaya.
 
Ia berharap pembatasan ini tidak berlangsung lama karena banyak pedagang berbasis daring sangat mengandalkan platform media sosial. Tidak semua dari mereka memakai virtual private network (VPN), apalagi roda gerak ekonomi yang berlangsung lewat ketiga platform itu tidak sedikit.
 
"Bayangkan saja iklan Facebook ads dan Instagram ads tidak bisa dilihat oleh para warganet, jelas banyak yang akan merugi," pungkasnya.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif