Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Mahkamah Konstitusi Tak Berwenang Bubarkan KPU

Pemilu pilpres 2019 Sidang Sengketa Pilpres 2019
Ilham Pratama Putra • 17 Juni 2019 07:30
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai Mahkamah Konstitusi tidak (MK) tidak memiliki kewenangan memberhentikan anggotanya. Pernyataan ini menanggapi gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta MK memberhentikan seluruh komisioner KPU era Arief.
 
"Saya tidak tahu mahkamah punya otoritas itu atau tidak. Namun dalam Undang-Undang yang diberi kewenangan itu dewan kehormatan penyelenggara Pemilu," kata Arief dalam Prime Time News MetroTV Malam, Minggu, 16 Juni 2019.
 
Arief menegaskan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu lah yang berhak menilai etik, profesionalitas, dan integritas anggota komisioner KPU. Gugatan Prabowo-Sandi terkait hal ini dianggap salah alamat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kalau ada tuntutan yang itu, itu harus disampaikan pada yang miliki otoritas, yang memeriksa kami, apakah kami melanggar atau tidak," ujar dia.
 
(Baca: Kubu Prabowo Dinilai Tak Siap Perang di MK)
 
Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan perbaikan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perbaikan tersebut diketahui jumlah gugatan atau petitum yang diajukan 02 bertambah menjadi 15 poin.
 
Pada petitum nomer 13 disebutkan memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.
 
Sidang kedua sengketa hasil pilpres akan dilanjutkan pada Selasa, 18 Juni 2019. Agenda sidang yaitu mendengarkan jawaban tanggapan dari termohon yakni KPU atas gugatan BPN. Selain itu, MK juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yaitu kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Jokowi-Ma'ruf Amin serta Bawaslu.
 

(JMS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif