DMI Tegaskan Masjid Harus Bebas Aktivitas Politik

Dian Ihsan Siregar 26 November 2018 06:06 WIB
pilpres 2019
DMI Tegaskan Masjid Harus Bebas Aktivitas Politik
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. ANT/Veri Sanovri.
Jakarta:Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah memperoleh tujuh keputusan rapat. Salah satu di antaranya masjid tidak boleh digunakan sebagai kegiatan politik praktis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Jadi masjid tidak boleh sebagai sarana kegiatan politik praktis. DMI mendukung itu, agar proses demokrasi berjalan aman, damai, dan demokratis," ucap Ketua PP DMI Rudiantara ditemui dalam acara Rakernas I Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu, 25 November 2018.


Rudiantara menyebutkan Rakernas DMI juga menginginkan penguatan konsolidasi yang menyeluruh. Lalu, harus ada percepatan dan penajaman 10 program utama DMI. 

"Pengurus PP DMI, badan otonom dan wilayah telah siap untuk melaksanakan percepatan dan penajaman program secara terkoordinasi dan terpadu di seluruh Indonesia, dengan memaksimalkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait," jelas pria yang kini mengemban sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) mengaku memang masalah masjid tidak boleh digunakan untuk politisasi bukan hanya urusan DMI saja, tapi memang sudah teratur dalam undang-undang. "Jadi nanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mewaspadai itu juga kalau ada," jelas JK.

Sebagaimana yang diketahui, ada beberapa tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan politik, seperti masjid atau rumah ibadah dan kegiatan pendidikan. "Jadi beberapa tempat itu tidak boleh. Kalau yang lainnya boleh dan silahkan," tukas pria yang kini mengemban amanat sebagai Wakil Presiden.



(DRI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id