Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. ANT/Reno Esnir.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. ANT/Reno Esnir.

Bawaslu Sebut UU Pilkada Harus Direvisi

Pemilu pilkada serentak
Faisal Abdalla • 12 Agustus 2019 15:44
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) harus direvisi. Bawaslu menilai aturan itu perlu disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 
"Mau tidak mau undang-undang Pilkada itu harus direvisi," kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Bagja menyebut ada sejumlah aturan dalam UU Pilkada yang sudah tak sejalan dengan UU Pemilu. Pertama terkait peran Bawaslu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam UU Pilkada, aturan tidak mengenal Bawaslu kabupaten atau kota. Dalam aturan itu, pengawasan di tingkat kabupaten atau kota hanya dilakukan panitia pengawas (panwas).
 
UU Pilkada, lanjut Bagja, juga tidak menjabarkan siapa yang menjadi koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sementara dalam UU Pemilu ditegaskan yang menjadi koordinator Sentra Gakkumdu adalah Bawaslu.
 
Baca: KPU akan Mempertegas Aturan Foto untuk Surat Suara
 
Selain itu, UU Pilkada mengatur penyeleseian sengketa administrasi dilakukan secara tertutup melalui mediasi yang menghasilkan putusan. Sementara dalam UU Pemilu, proses sengketa administrasi dilakukan melalui proses ajudikasi yang dilakukan secara terbuka.
 
"Ini (proses sengketa administrasi tertutup) merupakan kemunduran jika masih dilakukan. Meski kami bisa mengecek ke jajaran bawah, tapi itu tidak muncul ke publik," ujar Bagja.
 
Bagja menambahkan UU Pemilu sudah menjelaskan proses penanganan sengketa pemilu yang dilakukan secara in absentia (tanpa kehadiran tersangka). Aturan itu tidak dijabarkan dalam UU Pilkada.
 
Tak diaturnya penanganan perkara in absentia dalam UU Pilkada menimbulkan persoalan. Menurutnya banyak perkara proses pemilu yang menjadi kedaluwarsa lantaran tersangka kabur saat perkara mamasuki proses persidangan.
 
"Oleh sebab itu kami harapkan di UU Pilkada ke depan bisa dilakukan revisi," ujar Bagja.
 
Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif