Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir

KPU Ingatkan Lembaga Survei Agar Mengikuti Aturan MK

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 16 April 2019 13:07
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Pemilu terkait publikasi penghitungan cepat (quick count). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau lembaga survei mengikuti aturan.
 
"Dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu maka undang-undang itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
 
Wahyu mengacu pada Pasal 449 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wahyu mengatakan apabila lembaga survei melanggar ketentuan itu mereka terancam satu tahun enam bulan pidana dan denda paling banyak Rp18 juta. Hal itu diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu. "Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana," ujar Wahyu.
 
Lebih jauh, Wahyu menjelaskan besok TPS akan dibuka mulai pukul 07.00. Pendaftaran pemilih di TPS berakhir pada pukul 13.00. Namun begitu, petugas akan tetap melayani pemilih yang sudah terdaftar dalam formulir C7 meski sudah melewati pukul 13.00.
 
"Nah, kemudian berdasarkan undang-undang, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB (waktu Indonesia Barat), berarti kan pukul 15.00 WIB. Setelah itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya," ujarnya.
 
Baca: MK: Publikasi Hitung Cepat Dua Jam Usai TPS Ditutup
 
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sejumlah soal publikasi hitung cepat yang dilayangkan sejumlah stasiun televisi dan lembaga survei. Dengan putusan ini maka informasi hitung cepat Pemilu 2019 baru boleh dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 atau pukul 15.00 WIB.
 
"Amar putusan mengadili; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan.
 
MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan. Putusan itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.
 
Gugatan soal hitung cepat diajukan dalam dua berkas perkara. Perkara pertama diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Perkara kedua diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Keputusan MK mencakup kedua berkas perkara itu.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif