Pengamat Politik Veri Junaidi (kanan). Foto: MI/Agus Mulyawan.
Pengamat Politik Veri Junaidi (kanan). Foto: MI/Agus Mulyawan.

Bawaslu Diminta Konsisten dengan Putusan MK

Pemilu pemilu serentak 2019
Nur Azizah • 30 Desember 2018 17:57
Jakarta: Pengamat Politik Veri Junaidi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsisten terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan daftar calon legislatif yang tak boleh merangkap sebagai pengurus partai.

"Bawaslu harus konsisten untuk patuhi putusan MK karena itu satu konstitusi," kata Veri di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.

Veri pun meminta Bawaslu untuk tegas dan bersikap independen terhadap calon yang tidak memenuhi syarat. Satu-satunya calon yang tidak memenuhi syarat lantaran merangkap jabatan di partai ialah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Bawaslu jangan sampai menggadaikan independensinya. Jangan bikin putusan yang enggak tepat," ungkapnya Anggota Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif juga berpendapat sama. Bawaslu tak boleh takut dengan OSO.

"Saya harap Bawaslu tidak takut karena Pak OSO punya kuasa. Semoga ini bisa memutuskan dengan integritas," pungkas dia.

Baca juga: Kasus OSO, KPU dan Bawaslu Lalai Sejak Awal

Sebelumnya, Bawaslu memanggil KPU untuk hadir dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran administratif pencalonan anggota DPD OSO. Agenda sidang yakni pemeriksaan pokok laporan dari kubu OSO.

Permasalahan ini bermula dari proses administrasi OSO yang ditolak KPU. KPU meminta OSO mundur sebagai pengurus parpol jika ingin maju sebagai caleg DPD. Ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang berisi larangan pengurus parpol nyaleg DPD. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Namun, OSO melawan. Ia menggugat PKPU itu ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. OSO juga menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KPU tetap berpegang pada putusan MK kalau calon anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. KPU juga menegaskan tak akan memperpanjang batas waktu bagi OSO menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol yang ditenggat 21 Desember 2018. 

Bila dalam tenggat waktu itu tak kunjung memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai, OSO otomatis tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD di Pileg 2019.


(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi