KPU Sebut Ketiadaan APK Bukan Masalah
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) dan Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (22/11). Foto: M Sholahadhin Azhar
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkelit soal penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tak kunjung rampung. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut peserta pemilihan umum 2019 diperbolehkan berkampanye meski tak ada APK.

"APK itu hanya salah satu dari sembilan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu," kata Wahyu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.


Menurutnya, ada delapan metode kampanye lain yang bisa dipakai. Sehingga, peserta tak perlu bergantung pada APK. Selain itu, KPU juga membebaskan partisipan membuat sendiri alat untuk kampanye.

Detail metode kampanye, kata dia, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan penyebaran bahan kampanye mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. KPU juga tengah mengebut pengerjaan APK, walau telah melampaui tenggat. 

Wahyu mengatakan, pihaknya terkendala komunikasi dengan peserta Pemilu. "Kecepatan peserta pemilu menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye itu juga mempengaruhi kecepatan kita mengadakan APK," kata Wahyu.

Baca: Penyandang Disabilitas Mental Perlu Izin Dokter

Metode lainnya, yakni kampanye media sosial pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019, juga Iklan di media cetak, media elektronik dan media jalan jaringan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Selian itu, KPU memperbolehkan kampanye melalui rapat umum di periode 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Sementara fasilitas debat sebagai sarana kampanye akan disiapkan pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Terakhir, yakni kegiatan kampanye lain yang tidak melanggar 23 September 2018 sampai 13 April 2019.



(DMR)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id