Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id/Faisal.
Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id/Faisal.

Bawaslu Tolak Gugatan OSO

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 10 Januari 2019 20:38
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan tak melanjutkan laporan pidana yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan OSO tak memenuhi unsur pidana.
 
"Sudah diputuskan, status laporannya tidak dapat ditindaklanjuti," kata Ketua Bawaslu, Abhan ketika dikonfirmasi, Kamis, 10 Januari 2019.
 
Abhan mengatakan laporan yang teregister di nomor 12/LP/PL/RI/00.00/XII/2018 tersebut tak dilanjutkan lantaran tak terpenuhinya unsur pidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus ini dilaporkan Herman Kadir selaku kuasa hukum OSO. Herman mengaggap KPU melakukan tindak pidana pemilu karena mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta nama OSO dimasukan dalam DCT anggota DPD.
 
Kubu OSO menjerat KPU dengan Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 
Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu, Yusti Erlina mengatakan unsur pelanggaran tidak terpenuhi karena pasal itu hanya mengatur temuan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti KPU atas verifikasi calon peserta pemilu.
 
"Sementara yang dipersoalkan (OSOS) adalah tidak ditindaklanjutinya putusan (PTUN) oleh KPU. Jadi kasus ini tidak terpenuhi unsur. Jadi dihentikan, tidak dilanjutkan ke penyidikan," ujar Yusti.
 
Yusti mengatakan, pihaknya sedang memproses salinan pemberitahuan status laporan ini kepada pihak OSO dan KPU.
 
OSO melaporkan KPU terkait pencalonan anggota DPD melalui dua jalur, yaitu jalur pelanggaran adminsitrasi dan pidana.
 
Terkait pelanggaran administrasi, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran lantaran tak menindaklanjuti putusan PTUN sesuai batas waktu yang ditentukan. KPU diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan DCT anggota DPD yang baru dengan memasukkan nama OSO.
 
"Memutuskan terlapor (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administrasi," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
 
Baca: KPU Beri Waktu OSO Mundur dari Parpol
 
Disaat yang sama Bawaslu tetap berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019.
 
Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 
"Jika calon anggota DPD terpilih maka partai politik dari mana calon anggota DPD berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR dan DPD," lanjut Abhan.
 
Atas dasar itu, Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih sepanjang yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol selambat lambatnya satu hari sebelum penetapan anggota calon terpilih anggota DPD.
 
"Memerintahkan kepada terlapor untuk tidak menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus Partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah," tutup Abhan.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi