Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan setelah memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di kantornya di Jakarta. Foto: Medcom.id/ Dheri Agriesta
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan setelah memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di kantornya di Jakarta. Foto: Medcom.id/ Dheri Agriesta

Menkopolhukam Jamin Keamanan Sidang Perdana Sengketa Pemilu

Pemilu pilpres 2019
Dheri Agriesta • 10 Juni 2019 17:07
Jakarta: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan pendahuluan sengketa pemilu pada Jumat, 14 Juni. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin pengamanan penyelenggaraan sidang di MK.
 
"Iya kalau pengamanan kita ya Polri dan TNI tetap siaga mengamankan berbagai kemungkinan, kita ingin persidangan (lancar)," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.
 
Wiranto mengapresiasi sikap kedua pasangan calon menempuh jalur hukum dalam penyelesaian sengketa pilpres. Kedua pasangan capres disebut menempuh jalur yang tepat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia berharap kedua belah pihak konsisten menempuh jalur hukum tersebut. Mantan Panglima TNI itu juga meminta kedua belah pihak menerima putusan apa pun yang dikeluarkan MK.
 
"Karena merupakan keputusan yang jujur, adil, dan transparan," kata dia.
 
Aparat keamanan tak cuma disiapkan menjaga ibu kota. Pengamanan juga dilakukan di sejumlah kota lain yang terindikasi pengerahan massa.
 
"Kami juga mengimbau kepada teman-teman kontestan yang ada niat mengerahkan massa, janganlah dilakukan karena proses hukum kan sedang berjalan," pungkas Wiranto.
 
MK akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 17 Juni 2019. Gugatan ditargetkan selesai hingga putusan pada 28 Juni 2019. Sementara untuk sidang gugatan pileg akan selesai pada 9 Agustus 2019.
 
Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23-25 Mei 2019 untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 8 Mei hingga 25 Juni. Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.
 
Tahap berikutnya yakni pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli. Dilanjutkan, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.
 
Sidang pendahuluan untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9-12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.
 

(WHS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif