Ilustrasi: Sidang di MK. Foto: MI/Susanto.
Ilustrasi: Sidang di MK. Foto: MI/Susanto.

Deretan Gugatan Prabowo di Sidang MK

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez • 14 Juni 2019 10:24
Jakarta: Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Prabowo-Sandi disuarakan kuasa hukumnya,Bambang Widjojanto.
 
Pada pokok permohonannya, Bambang menuding sebanyak 21 juta suara pasangan capres cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah. Kubu Prabowo ngotot merasa menjadi pemenang Pilpres 2019.
 
Bambang menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen, sedangkan kliennya 68 juta suara atau 44,5 persen. Namun, dia menilai penghitungan ini salah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebenarnya (penghitungan suara) ditetapkan melalui cara tak benar, melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan presiden," kata Bambang dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Menurut dia, telah terjadi pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Dia menuding Jokowi sebagai capres petahanan menggunakan kekuasaan dalam pilpres. Hal ini, kata dia, melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan adil.
 
Dia menyebut data yang benar Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen.
 
Dalam permohonannya, dia juga menyinggung posisi Ma'ruf di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Bambang menilai kedua bank itu merupakan badan usaha milik negara (BUMN).
 
Baca: TKN Fokus Menjawab Dalil di Bawah Kewenangan MK
 
Bambang menyebut sesuai aturan, peserta pilpres seharusnya melepas jabatannya di BUMN saat ditetapkan KPU. Namun, Ma'ruf masih tercantum menjabat dalam situs kedua bank itu saat ditetapkan sebagai cawapres.
 
Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mempermasalahkan laporan harta kekayaan (LHKPN) Jokowi. Dia menilai sumbangan kampanye Rp19 miliar dari Jokowi tak seusai profil LHKPN yang diumumkan KPU.
 
Dia juga merasa ada sumbangan dana kampanye mencurigakan di kubu Jokowi. Data itu dia dapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satunya, sumbangan Rp33 miliar yang bersumber dari satu nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif