KPU. Foto: MI/Ramdani.
KPU. Foto: MI/Ramdani.

Petugas KPPS Wafat Jadi 225 Orang

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 25 April 2019 20:12
Jakarta: Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal lagi-lagi bertambah. Mereka gugur saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi.
 
"Update data kami sampai saat ini, 225 wafat," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis kepada wartawan, Kamis, 25 April 2019.
 
Selain 225 orang wafat, sebanyak 1.470 petugas jatuh sakit saat bertugas. Total ada 1.695 petugas penyelenggara pemilu yang mengalami musibah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Data ini diperbarui hari ini, pukul 18.00 WIB. Petugas KPPS yang wafat bertambah 81 orang dari data sebelumnya sebanyak 144 orang. Sementara itu, petugas KPPS yang jatuh sakit juga bertambah cukup siginfikan, dari sebelumnya tercatat 883 orang.
 
Sebelumnya, KPU menyebut Kementerian Keuangan sudah menyetujui pengajuan anggara santunan bagi petugas KPPS yang wafat. KPU masih menyusun mekanisme pemberian santunan.
 
"Kemarin kita sudah rapat. Sampai dengan hari ini prinsipnya sudah disetujui, tinggal Kementerian Keuangan akan menetapkan besaranya berdasarkan usulan kita," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Rabu, 25 April 2019.
 
Arief mengatakan KPU mengusulkan agar petugas KPPS yang meninggal disantuni Rp30-36 juta. Petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta dan petugas luka-luka Rp16 juta. Namun KPU masih menunggu besaran anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan.
 
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan semua petugas KPPS ditanggung negara. Pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang sakit dan meninggal dunia.
 
Baca: KPPS Bekasi yang Gugur akan Diganjar Penghargaan
 
"Komisi Pemilihan Umum sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan aliran santunannya. KPU yang punya alokasi," kata Moeldoko, Rabu, 24 April 2019.
 
Selain santunan, petugas KPPS juga mendapat asuransi. Moeldoko mengatakan petugas KPPS telah dilindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bertugas.
 
Untuk wacana petugas KPPS diberikan gelar pahlawan demokrasi, pemerintah masih mempertimbangkan. Namun, sebutan pahlawan demokrasi bagi Moeldoko terlalu berlebihan. "Saya pikir enggak sejauh itu. Itu KPU yang punya otoritas," ujar dia.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif