Ilustrasi politik uang - Medcom.id
Ilustrasi politik uang - Medcom.id

Masyarakat Diminta Waspada Politik Uang Terselubung

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Theofilus Ifan Sucipto • 15 April 2019 10:00
Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengimbau masyarakat mewaspadai bentuk terselubung dari praktik politik uang. Praktik itu termuat dalam indeks kerawanan Pemilu 2019 yang disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
“Politik uang menempati posisi teratas dalam sisi kerawanan dibanding aspek lain,” kata Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby di Jakarta, Senin, 15 April 2019.
 
Dia mengatakan dalam tensi perebutan suara pemilih yang cukup tinggi, proses politik transaksional baik pemberian uang atau barang dalam banyak modus bisa terjadi. Mulai dari pemberian uang hingga yang terselubung seperti pemberian pulsa, pemberian fasilitas, dan sejenisnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politik uang ini, kata Alwan, juga sering ditemui pemilih dalam masa tenang dan bisa merusak rasionalitas pilihan pemilih. Dia mengungkapkan selama ini JPPR menemukan beberapa praktik kotor tersebut berupa pemberian uang langsung melalui “koordinator” dan setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan.
 
“Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujarnya.
 
(Baca juga:Masa Tenang Jangan Diwarnai Politik Uang)
 
Alwan menyebut praktik politik uang terjadi akibat pembiayaan kampanye yang tidak dilaporkan seluruhnya oleh pasangan calon dan “kontributor” pada saat melakukan berbagai pertemuan. Interaksi dengan pemilih yang cukup intensif dan dorongan untuk kampanye secara langsung berpotensi terhadap peningkatan politik transaksional tersebut.
 
Untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Penyelenggara Pemilu perlu memastikan seluruh logistik pemungutan suara sudah siap dan petugas pelaksana mempunyai pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab dengan kemandirian yang tinggi.
 
“Pasangan calon bersama tim dan pendukung kampanyenya harus menahan diri untuk tidak melakukan kampanye yang dilarang oleh undang-undang,” tandas dia.
 
Alwan juga meminta tim kampanye serta partai politik mengajari dan mendidik masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan program yang disajikan, bukan dengan menyebar fitnah apalagi dengan politik uang. Dia yakin demokrasi subtansial jauh lebih penting dari mempolitisir prosedur pemilihan.
 
(Baca juga: PPATK Endus Politik Uang Berbentuk Dana Asuransi Kecelakaan)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif