Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir

KPU: Pemilih Tunagrahita Berdasarkan Putusan MK Berhak Nyoblos

Pemilu pemilihan presiden pilpres 2019
Faisal Abdalla • 15 Januari 2019 10:14
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan yang menyebut pendataan pemilih disabilitas mental berpotensi menjadi sumber kecurangan Pemilu. KPU menegaskan pendataan pemilih disabilitas mental merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Pemilih tunagrahita (disabilitas mental) berdasarkan putusan MK itu memang berhak untuk memberikan suara dengan ketentuan tertentu," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
 
Wahyu mengatakan MK sudah memberi batasan yang jelas, terkait penyandang disabilitas yang memenuhi syarat menjadi pemilih. Melalui putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 MK membatasi penyandang disabilitas mental yang boleh memilih adalah mereka yang masih memiliki nalar dan masih memungkinkan menggunakan hak pilih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain putusan MK, Wahyu juga menegaskan undang-undang tak melarang pemilih disabilitas mental untuk memilih. "Karena prinsipnya setiap warga negara yang sudah punya hak pilih itu boleh memilih," ujar dia.
 
Baca: Penyandang Disabilitas Mental Bisa Didampingi Saat Nyoblos
 
Namun demikian, sesuai dengan bunyi Pasal 348 ayat 1 UU Pemilu, pemilih, termasuk pemilih disabilitas mental, tetap harus memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat wajib didata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu. Yaitu kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
 
"Itu kan ketentuan yang melekat di dalam undang-undang. Bahwa pemilih itu harus ber-eKTP. Kan ini juga berlaku bagi siapapun pemilih," tandasnya.
 
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso menyebut Prabowo membuka peluang mengundurkan diri dari pencapresan.
 
Kubu Prabowo menilai terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Celah kecurangan, menurut Djoko, bersumber dari diperbolehkannya penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif