Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Gugatan Prabowo-Sandiaga Dinilai Lemah

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Siti Yona Hukmana • 16 Juni 2019 15:15
Jakarta: Ketua KoDe Insiatif Veri Junaidi menilai dalil permohonan yang disampaikan kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) cukup lemah. Dalil itu tak cukup membuktikan pelanggaran dalam Pilpres 2019.
 
"Ya kita mendasarkan pada permohonan memang tidak cukup kuat dalil-dalil yang diajukan. Apalagi bukti-bukti yang disampaikan adalah pemberitaan media," kata Veri di Upnormal Coffee Roaster, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Juni 2019.
 
Baca: Kubu Prabowo Dinilai Berkhayal di Sidang MK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Veri mengatakan tak masalah jika bukti pelanggaran diambil dari pemberitaan. Namun, berita di media massa hanya sebatas informasi awal, tak bisa dijadikan bukti utama. Pemohon seharusnya menjadikan berita itu sebagai pijakan awal mencari bukti autentik.
 
"Saya melihat 80 hingga 90 persen pembuktiannya lebih banyak pemberitaan media dibanding dengan bukti-bukti autentik," ujar Veri.
 
Padahal, kata dia, gugatan yang kuat harus memiliki bukti autentik. Ia menilai permohonan dan bukti yang disampaikan kubu Prabowo dan Sandiaga masih mengupas permukaan.
 
"Ini baru di awang-awang saja, belum sampai mengakar pada persoalan sebenarnya," ungkap Veri.
 
Pada sidang pendahuluan kemarin, ada penambahan poin dari 7 menjadi 15 poin yang disampaikan. Akibat penambahan poin itu, halaman permohonan bertambah dari 37 menjadi 146 halaman. Tapi, menurut Veri perbaikan permohonan itu di luar konteks permohonan awal.
 
Lebih lanjut, Veri mengatakan sepanjang sidang pendahuluan pihak pemohon hanya mengutarakan secara teoritik tanpa pembuktian. Pasalnya, kata dia, hanya pengujian undang-undang yang berdebat secara teori di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Tapi, yang paling penting dalam persidangan ini adalah proses pembuktian. Apakah dalil-dalil yang disampaikan itu dibuktikan secarar signifikan atau tidak. Pembuktian itu agak berbeda antara pembuktian terhadap pelanggaran dengan perselisihan hasil, apalagi yang didalilkan tidak terstruktur,sistematis dan masif (TSM)," imbuh Veri.
 
Selain itu, lanjut Veri, pembuktian perselisihan hasil itu harus berlapis dan signifikan. Berlapis dalam artian, pembuktian pelanggaran bisa dibuktikan dalam suatu kejadian.
 
"Oleh karena itu, kesimpulan sementara kami di KoDe Inisitiaf permohonannya tidak cukup signifikan untuk mengatakan terjadi pelanggaran TSM," pungkas dia.
 
Baca: KoDe Inisiatif Nilai Hakim MK Kurang Tegas
 
MK telah menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni. Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon pada sidang perdana itu.
 
Kubu Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon menyampaikan permohonan di hadapan pihak terkait, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Permohonan juga dibacakan di hadapan pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pemberi keterangan Bawaslu.

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif