Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (tengah(. (Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul)
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (tengah(. (Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul)

Kelembagaan, Tantangan MK Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Pemilu mahkamah konstitusi pemilu serentak 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 18 Mei 2019 10:01
Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai kelembagaan akan jadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa pemilu.
 
Jika dihitung berdasarkan kandidat, peserta Pemilu 2019 jauh lebih banyak ketimbang pemilu sebelumnya. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah perkara yang akan masuk ke MK.
 
"Sebagai contoh, DPR saja ada 7698 caleg, DPRD provinsi 28.912 caleg, dan DPRD kabupaten/kota ada 207.860 caleg," ujar Titi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 17 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Titi, sengketa hasil pemilu tak cuma melibatkan partai politik tapi juga caleg yang diberi ruang untuk mengajukan gugatan secara personal. Ini merupakan konsekuensi praktik sistem pemilu yang dibuat proporsional terbuka.
 
"Jadi tantangan kelembagaan untuk merespons beban besar yang mereka hadapi, kemungkinan bertambahnya jumlah perkara yang masuk, itu menjadi tantangan MK. Apalagi sekarang pemilunya berbarengan; pileg dan pilpres," terangnya.
 
Baca juga:Pemerintah Bantah Sebar Penembak Jitu pada 22 Mei
 
Selain itu, MK juga dihadapkan pada persoalan infrastruktur kelembagaan yang dalam hal ini adalah personel dan pihak-pihak yang bekerja di dalamnya. Termasuk juga infrastruktur sistem untuk mengelola perkara sebaik mungkin.
 
"Dua itu yang dari sisi lembaga akan menjadi tantangan MK," lanjut dia.
 
Sisi positifnya, kata Titi, kepemimpinan MK sebelumnya ketika lembaga konstitusi dipimpin Hamdan Zoelva pada 2013-2015 meninggalkan warisan yang baik. Transparansi, keterbukaan, akuntabilitas proses, juga memastikan kepercayaan publik pada proses yang berlangsung menjadi keunggulan MK.
 
Sementara dari sisi personel dan sistem, tambah dia, keduanya bertanggung jawab menopang kinerja MK untuk meyakinkan publik bahwa MK bisa bekerja terbuka, transparan, akuntabel, profesional, berintegritas.
 
"Bicara kelembagaan, kita percaya MK didesain punya mekanisme internal yang cukup baik," jelasnya.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif