Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

Kotak Suara Keliling di Luar Negeri Rawan

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Siti Yona Hukmana • 17 Februari 2019 14:09
Tangerang: Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri bisa menggunakan hak suaraya melalui metode kotak suara keliling (KSK). Namun, Bawaslu menyebut metode rawan disalahgunakan.
 
"Dari kaca mata Bawaslu, kotak suara keliling memiliki potensi kerawanan yang tertinggi dibanding dengan pencoblosan langsung di TPS atau lewat pos," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar di Gudang Logistik KPU, Komplek Zoodia, Kota Tangerang, Minggu, 17 Februari 2019.
 
Fritz menjelaskan, KSK dibawa oleh Panita Pemilih Luar Negeri (PPLN) dan diletakkan di pabrik atau di perkebunan. Kemudian, kotak suara keliling itu disalurkan oleh orang berbeda ke pemilih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di satu sisi memang itu mendekatkan pemilih dengan surat suaranya, tapi apakah ada jaminan bahwa kotak suara itu dicoblos oleh orang yang benar. Karena PPLN itu tidak bisa masuk ke pabrik, dia enggak bisa masuk ke perkebunan-perkebunan yang jauh ke dalam," kata Fritz.
 
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Fritz meminta KPU menyediakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di setiap kotak suara keliling (KSK).
 
"Kami meminta ada Panwaslu luar negeri kita yang akan mendampingi kotak suara keliling tersebut. Karena berdasarkan pengalaman tahun 2014 indeks kerawanan paling tinggi berada di kotak suara keliling tersebut," katanya.
 
Seperti diketahui, KPU membuka tiga metode untuk pemilih di luar negeri. Hal itu guna memudahkan pemungutan suara.
 
Metode itu yakni di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan Kotak Pos.
 
Baca: BPN Prabowo-Sandi Dinilai Politisasi Masjid
 
Fritz menilai, pemungutan di TPS juga memiliki kerawanan. Seperti, pemilih datang dua kali dengan menggunakan paspor.
 
"Kita minta ada beberapa cara. Misal seperti di Singapura dia pakai barcode, sama kayak di Taipei dia pakai barcode. Jadi orang itu ketahuan, ini siapa kalau dia sudah mencoblos memakai kotak pos. Dia tidak bisa lagi datang ke TPS memakai paspornya untuk mencoblos lewat TPS," ujar Fritz.
 
Fritz memastikan, Bawaslu akan mengawasi proses pencoblosan di luar negeri yang berlangsung pada 8-14 April 2019 tersebut. Ada sebanyak 2.058.191 WNI di luar negeri yang akan melakukan pencoblosan.
 
"Kami akan awasi, juga saat surat suara itu dibawa ke KSK. Sekarang kita mengawasi pengiriman kotak suara itu ke luar negeri," katanya.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif