Ilustrasi--Ratusan kader dan simpatisan Partai Hanura menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Ilustrasi--Ratusan kader dan simpatisan Partai Hanura menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Pengamat: Langkah Hukum Hanura Keliru

Pemilu pemilu serentak 2019
Nur Azizah • 30 Desember 2018 15:24
Jakarta: Pengamat Politik Veri Junaidi menyebut langkah hukum yang diambil Partai Hanura keliru. Hanura melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bareskrim lantaran Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tak masuk ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

"Ini kan tidak terkait proses pidana. Jadi prosedur pelaporannya tidak tepat kalau ke polisi," kata Veri di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 30 Desember 2018.

Veri menuturkan, polisi tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Seharusnya, lanjut dia, pendukung OSO melaporkan KPU ke sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang ada di Bawaslu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Lagi pula secara materil dan formil laporan ini tidak tepat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku sekarang bukan masa depan," ungkapnya. Veri menegaskan, KPU tidak bisa disalahkan. Pasalnya, penyelenggara pemilu itu hanya mengikuti putusan MK.

"Kalau KPU ini dikriminalisasi maka yang harus dihitung betul adalah dampak yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak nanti," pungkas dia.

Baca: KPU Hormati Laporan Hanura di Bareskrim

Sebelumnya, Hanura melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Bareskrim karena tidak memasukkan nama OSO ke DCT. Hanura menuding keduanya melakukan pelanggaran pidana.

"Melaporkan Saudara Hasyim Asyari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana," kata Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.

Laporan ini teregistrasi di nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM. Keduanya dituding melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 316 KUHP juncto Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, dan/atau Pasal 108 KUHP juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.


(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi