Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar - Medcom.id/Arga Sumantri.
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar - Medcom.id/Arga Sumantri.

Tudingan Kecurangan PSU di Kuala Lumpur Diminta Dibuktikan

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 19 Mei 2019 15:11
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilakan semua pihak yang memiliki bukti adanya penggelembungan suara di wilayah kerja panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur bersuara. Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan rekap nasional PPLN Kuala Lumpur.
 
"Setiap dugaan perlu dibuktikan, dan saya berharap saksi-saksi bisa mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Gedung KPU, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019.
 
Fritz mengatakan saat rekapitulasi nasional nanti, saksi dan PPLN bisa saling mencocokan data. Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, dia mempersilakan siapa saja bisa melapor ke Bawaslu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut Bawaslu fokus mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, terkait hasil yang disengketakan, itu sudah masuk ranah Mahkamah Konstitusi.
 
"Apakah ada tata cara yang terkait dengan prosedur penghitungan, penerimaan surat suara, dan surat suara yang dipergunakan dan pada saat proses penghitungan, apakah ada tata cara yang dilangkahi atau tidak, dilakukan sesuai dengan jadwal, itu yang menjadi wewenang Bawaslu," tutur dia.
 
(Baca juga:Caleg Golkar dan PDIP Memprotes Pemilu Ulang di Malaysia)
 
PPLN Kuala Lumpur menggelar pemungutan suara ulang (PSU) metode pos. PSU dilakukan atas rekomendasi Bawaslu terkait kasus temuan dugaan surat suara tercoblos.
 
Sejumlah caleg DPR dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II mempersoalkan pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia. Bahkan, caleg dari PDIP, Masinton Pasaribu; Partai Golkar, Christina Aryani; dan PPP, Dato Muhammad Zainul Arifin datang ke Malaysia menuding pelaksanaan PSU curang.
 
Menurut Masinton, PSU yang dilakukan via pos curang lantaran tidak menjangkau seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sejumlah DPT mengaku tak menerima surat suara untuk PSU.
 
Masinton menyebut ada sekitar 257.000 surat suara untuk PSU yang telah dikirim secara bertahap dengan tiga kali pengiriman ke berbagai wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Namun, saat dilakukan pengecekan ditemukan perbedaan amplop surat suara PSU via pos yang diterima pemilih.
 

 

(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif