Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

Parpol Diminta Buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Pemilu PIlkada Serentak 2020
Nur Aivanni • 11 September 2019 08:49
Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan partai politik (parpol) harus memberikan akses data rekrutmen calon kepala daerah kepada publik. Warga harus mengetahui proses penentuan calon kepala daerah.
 
"Kalau di parpol ada istilah konvensi, itu harus dibuka," kata Abhan saat menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
 
Dalam menghadapi pilkada, Abhan khawatir ada orang-orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi turut serta menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, proses yang transparan diperlukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu untuk mendapatkan kandidat yang baik harus dengan proses yang baik kan?" ujar dia.
 
Proses rekrutmen yang transparan oleh parpol dapat meminimalkan adanya calon-calon yang terafiliasi kasus korupsi. "Minimal sudah diketahui publik calon itu baik atau enggak," kata Abhan.
 
Menurut Abhan, kunci keterbukaan informasi dalam pemilu antara lain transparansi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Transparansi peserta dan penyelenggara pemilu harus seimbang.
 
Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan seluruh panwaslu di 270 wilayah sudah mengusulkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Total usulan anggaran panwaslu yang diajukan ke pemerintah daerah (pemda) berkisar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
 
Dari anggaran yang diajukan tersebut, salah satunya dialokasikan untuk honorarium panwas ad hoc. Bagja mengatakan usulan anggaran yang diajukan panwaslu tersebut ada yang sudah dalam pembahasan bersama pemda dan ada yang belum dibahas.
 
Kendati demikian, kata Bagja, pemda siap mengalokasikan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2020. Bawaslu pusat pun berharap agar pembahasan anggaran tersebut dapat dirampungkan pada bulan ini.
 
Panwaslu di daerah diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan anggaran. Sementara itu, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 252 KPU daerah yang telah mengusulkan NPHD.
 

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif