Konfrensi pers sikap politik IKOHI. -- FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo,
Konfrensi pers sikap politik IKOHI. -- FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo,

IKOHI Menyerukan Tak Pilih Capres Pelanggar HAM

Pemilu pelanggaran ham pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 13 Maret 2019 19:44
Jakarta: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) memastikan tidak akan mendukung calon Presiden (Capres) yang memiliki latar belakang dalam pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, tidak akan ada harapan lagi kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 dapat terungkap.
 
Ketua Dewan Penasehat IKOHI Mugiyanto mengaku mengerti benar pedihnya siksaan yang dialami hingga sulit dilupakan dari benaknya. Ia merupakan satu dari sembilan aktivis 98 yang kala itu dilepaskan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopasus) pimpinan Prabowo Subianto.
 
"Waktu itu pelakunya ada Kopasus yang dimpimpin Prabowo, kami tidak ingin, tidak punya banyangkan bahwa pelaku penculikan yang belum tanggung jawab tidaknya secara hukum dipilih jadi Presiden," tegas Mugiyanto dalam konfrensi pers sikap politik IKOHI di Kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masih ia ingat 21 tahun lalu, tepatnya 13 Maret 1998, bagaimana kronologis dari penculikan aktivis sebelum akhirnya dilepaskan. Ia bersama aktivis lain, Aan Rusdianto, disekap dan ditutup matanya dan dibawa ke Polda Metro Jaya selama tiga bulan.
 
"21 tahun lalu, diculik, dipenjara dan disiksa oleh orde baru pada waktu itu, kalahkan Capres pelanggar HAM, itu tagline kami," tuturnya.
 
Baca juga: Pemerintah Didesak Bentuk TGPF Kasus Penculikan Aktivis 98
 
Utomo Raharjo, ayah kandung dari Petrus Bimo Anugrah, juga mengimbau untuk tidak memilih Capres pelanggaran HAM 98. Anaknya yang ikut dalam gerakan 98 itu hingga saat ini belum ditemukan.
 
"Jokowi memberikan harapan keluarga korban, 21 tahun tidak pernah berhenti berjuang tidak pernah cuit nyali," kata Utomo.
 
Perjuangan dari keluarga korban tidak hanya pada momentum mendekati Pemilihan Presiden 2019 saja. Pasalnya sejak Pilpres 2014 pun IKOHI sudah bergerak untuk tidak meloloskan calon presiden yang dimaksud kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Kami berjuang pada KPU menggugurkan Pak Prabowo tidak ikut Pilpres, tapi kita tidak punya wewenang, kami berjuang menyelesaikan kasus anak kami," tuturnya.
 
Baca juga:Keluarga Korban Trisakti Menuntut Kejelasan
 
Lebih lanjut, ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk membongkar kekejaman dari Capres tersebut. Agar masyarakat mengerti memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia kedepannya.
 
"Kalau Pak Prabowo yang menjadi Presiden tertutup harapan kami atas keadilan penculikan anak-anak kami, kita harus memilih pak Jokowi dan mengalahkan Pak Prabowo," pungkasnya.
 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif