Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Foto: MI/M Irfan
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Foto: MI/M Irfan

Kuasa Hukum Konsultasikan Putusan Bawaslu ke OSO

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 09 Januari 2019 19:29
Jakarta: Kubu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) belum puas dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan kembali OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) DPD. Pasalnya, Bawaslu juga memutus OSO harus mengundurkan diri dari jabatannya di partai politik jika lolos ke DPD.

Kuasa hukum OSO, Herman Qadir mengaku akan mengonsultasikan putusan ini terlebih dahulu kepada OSO sebelum menentukan sikap selanjutnya. Ia juga belum mengetahui sikap OSO terkait putusan Bawaslu.

"Apakah dia mau menerima atau tidak tentang putusan Bawaslu ini," kata Herman di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Herman mengatakan, selama ini sikap OSO jelas. Dia tak ingin mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura lantaran berkeyakinan dirinya tak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.  Herman tetap berkeyakinan putusan MK itu baru berlaku pada Pemilu 2024 kendati MK dan Bawaslu sudah menyebut putusan itu berlaku pada Pemilu 2019. Lebih lanjut, Herman mengaku heran karena banyak pihak berusaha menjegal pencalonan OSO. Seharusnya, menurut dia, penilaian terkait pencalonan OSO diserahkan kepada masyarakat pemilih. 

"Sudahlah, pemilu ini kan yang memilih rakyat, serahkan kepada rakyat saja lah yang milih, kok lembaga-lembaga heboh sekali dengan majunya Pak OSO, saya tuh heran ada apa," tuturnya. 

Baca: Bawaslu Putuskan OSO Harus Mundur dari Partai

Bawaslu mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan anggota DPD. Bawaslu meminta KPU memasukan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. 

"Memutuskan terlapor (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administrasi," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019. 

disaat yang sama Bawaslu tetap berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg anggota DPD berlaku pada pemilu 2019. Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Baca: Kubu OSO Anggap Bawaslu Tak Akomodasi Putusan PTUN

"Jika calon anggota DPD terpilih maka partai politik dari mana calon anggota DPD berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR dan DPD," lanjut Abhan. 

Atas dasar itu, Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih sepanjang yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol selambat lambatnya satu hari sebelum penetapan anggota calon terpilih anggota DPD. 


(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi