Ilustrasi pemilu (Foto:Medcom.id)
Ilustrasi pemilu (Foto:Medcom.id)

Ketua DPR Ingatkan Caleg dan PPS Curang Bisa Dipidana

Pemilu berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 22 April 2019 12:38
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tidak melanggar perundangan. Jika terbukti curang, maka bisa ditindak pidana.
 
"Salah satu hal krusial yang harus dilakukan KPU adalah menjalankan amanat Pasal 391 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum," ujar Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet.
 
Pasal 508 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan sanksi tegas. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebutkan, kecurangan yang dilakukan PPS terjadi akibat persekongkolan dengan calon anggota legislatif (caleg). Misalnya, pengalihan suara untuk calon tertentu.
 
Bamsoet berharap potensi terjadinya kecurangan berupa penggelembungan maupun penghilangan suara dapat diminimalisir.
 
Politikus Golkar itu menyebutkan, banyak modus kecurangan dalam pemilu, bahkan antar caleg internal partai itu sendiri. Dia mencontohkan, mengalihkan perolehan suara untuk caleg tertentu sebelum tercatat di formulir C1.
 
"Contoh, perolehan suara di TPS yang tercatat di C1 adalah 53 suara, tiba-tiba berubah menjadi 3 suara. Sedangkan, 50 suara lagi tiba-tiba masuk ke caleg di atasnya sesama satu partai yang semula hanya 7 suara tiba-tiba melonjak menjadi 57 suara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin, 22 April 2019.
 
Modus lain yang kerap dilakukan adalah mengalihkan suara atas nama partai kepada caleg tertentu. Praktik kecurangan ini kerap luput dari pengamatan caleg satu partai yang sebenarnya sangat dirugikan.
 
"Modus ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerja sama atau terjadinya persengkokolan dengan petugas PPS dan saksi partai yang telah dikondisikan oleh oknum caleg tersebut," kata Bamsoet.
 
Oleh karena itu, Bamsoet mewanti-wanti petugas PPS agar profesional dalam menjalankan tugasnya. Dia tak ingin kecurangan tersebut dibiarkan. Penegak hukum atau polisi juga diminta tegas untuk menjerat oknum PPS dan oknum caleg yang curang dengan pasal pidana pemilu.
 
"Kekuatan demokrasi Indonesia terletak pada partisipasi politik warga yang tinggi, netralitas TNI, Polri, dan profesionalitas KPU, serta partai politik yang terus menunjukan peningkatan fairness dalam menjalankan pemilihan umum yang jujur,” kata Bamsoet.
 

(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif