Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

e-Rekap Dinilai Mengurangi Potensi Manipulasi Suara

Pemilu kpu rekapitulasi suara
Faisal Abdalla • 06 Juli 2019 10:30
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana penggunaan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. e-Rekap dinilai sebagai solusi untuk mencegah praktik manipulasi suara.
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, rekapitulasi suara manual berjenjang yang selama ini diterapkan KPU membawa masalah karena memakan waktu lama.
 
"Adanya beban administrasi pemilu yang perlu dilakukan di setiap jenjang rekapitulasi tersebut ikut ambil bagian dari lamanya proses rekapitulasi suara," kata Titi di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain butuh waktu, Titi menyinggung soal terbukanya peluang manipulasi suara selama proses rekap berjenjang. Potensi suara pemilih 'raib' setelah dipindahkan dari TPS sangat mungkin terjadi.
 
Baca juga:Penetapan Perolehan Kursi Parpol Tunggu Putusan MK
 
Rekapitulasi manual berjenjang juga membuka ruang terjadinya kesalahan teknis dalam peroses penulisan perolehan suara yang dituangkan di formulir rekapitulasi. Hingga kesalahan hitung atau penjumlahan hasil perolehan suara.
 
"Perludem berpandangan e-Rekap merupakan teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia," ujarnya.
 
Menurut Titi, e-Rekap mampu meminimalisasi potensi manipulasi suara. Teknologi ini juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari kesalahan teknis penghitungan.
 
Kendati demikian Titi menilai penggunaan e-Rekap tak serta merta bebas risiko. KPU harus mempersiapkannya dengan matang sebelum benar-benar mengganti metode rekapitulasi manual berjenjang dengan e-Rekap.
 
Baca juga:KPU Mulai Godok Teknis Penerapan e-Rekap
 
"Pemanfaatan teknologi dalam pemilu haruslah dipersiapkan dengan matang, inklusif, dan dengan waktu yang cukup terutama untuk melakukan uji coba berulang, pelatihan yang maksimal untuk para petugas operator teknis, membuka ruang adanya audit teknologi secara akuntabel," tutur Titi.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerepan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
 
"Senin, 8 Juli 2019 kami akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif