Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin--Medcom.id/Faisal Abdalla.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin--Medcom.id/Faisal Abdalla.

Bawaslu Minta Pemantau Pemilu Taati Aturan

Pemilu pemantau pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 26 Maret 2019 19:39
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua lembaga pemantau pemilu, baik lokal maupun asing menaati aturan yang berlaku. Bawaslu meminta pemantau asing menghormati kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.
 
"Pemantau asing harus mengakui kedaulatan dan aturan lokal, harus juga taat pada semua aturan di Indonesia," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
 
Afif mengatakan pemantau asing yang akan ikut mengamati proses pemilu 2019 berasal dari undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun diajukan oleh kedutaan besar negara sahabat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Khusus untuk lembaga asing, mereka harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat jadi pemantau pemilu 2019. Syaratnya yaitu, memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau di negara lain, memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Baca: Pemantau Pemilu Akan Kunjungi TPS di Jakarta
 
Afif meminta para pemantau pemilu, baik dalam negeri maupun asing untuk bepegang pada prinsip-prinsip pemantauan. Pemantau asing juga harus tetap menghormati kedaulatan RI. Misalnya dengan tidak membanding-bandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dan negaranya, karena aturan pemilu di tiap negara berbeda-beda.
 
Selain itu, pemantau pemilu juga dilarang keras mempengaruhi pilihan pemilih. Mereka diterjunkan ke TPS-TPS hanya untuk memantau saja. "Prinsip-prinsip itu yang harus mereka pahami. Regulasi di negara kita harus mereka hargai apa yang menjadi patokan di negara kita," ujar Afif.
 
Lebih lanjut, Afif menegaskan pihaknya tak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada pemantau pemilu yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan Bawaslu bisa berupa pencabutan akreditasi sehingga organisasi bersangkutan tak lagi memiliki hak melakukan pemantauan.
 
"Kalau melanggar kita cabut akreditasinya, kita keluarkan dari posisi dia sebagai pemantau. Sehingga opini apapun yang dikeluarkan tidak kita anggap," tegas Afif.
 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengakreditasi 51 lembaga pemantau pemilu. Dari 51 lembaga pemantau yang telah diakreditasi Bawaslu saat ini, 2 di antaranya merupakan lembaga internasional.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif