Kasus Dugaan Iklan Kampanye Jokowi  Dihentikan
Suasana konferensi pers di Bawaslu Jakarta. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menghentikan laporan dugaan iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Sentra Gakkumdu berpandangan laporan tersebut tak memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye.
 
"Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa laporan Nomor 05/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan Nomor 07/LP/RI/00.00/X/2018 dinyatakan dihentikan," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
 
Ratna mengatakan keputusan itu diambil secara bersama-sama oleh tiga unsur di dalam Sentra Gakkumdu, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Ratna mengakui ada perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan ini.
 
Bawaslu berpandangan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di salah satu media cetak nasional terbit pada Rabu, 17 Oktober 2018 kampanye pemilu. Berdasarkan keterangan ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye di media masa baru bisa dilakukan 21 hari menjelang akhir masa kampanye, atau dalam kurun waktu 24 Maret-13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"Namun Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal kampanye di media masa belum ada," tutur Ratna.
 
Kasubdit IV Politik Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Djuhandani berpendapat lain. Menututnya laporan dugaan iklan kampanye di luar jadwal Jokowi-Ma'ruf tak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Baca: Rekening Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Diumumkan


Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, danKPU l(kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta
 
"Dari unsur-unsur pasal yang ada, karena sampai saat ini KPU belum mengeluarkan surat ketetapan terkait jadwal kegiatan kampanye, yang dari pemeriksaan ahli KPU, menyatakan baru akan diterbitkan, maka kami berpendapat unsur pasal ini belum terpenuhi dan kami merekomendasikan untuk dihentikan," tutur Djuhandani.
 
Senada, anggota Gakkumdu dari unsur kejaksaan, Anggota Satgas Direktorat Kanmit TPUL Jampidum Kejagung, Abdul Rauf mengatakan kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai penetapan jadwal kampanye di media masa.
 
"Perbuatan sudah dilakukan, tapi payung hukumnya belum ada, maka kembali ke asas legalitas, harus ada peraturan dulu, lalu perbuatan," tuturnya.





(FZN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id