Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay/MI/Rommy Pujianto
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay/MI/Rommy Pujianto

Inisiatif Parlemen Larang Eks Koruptor Nyalon Ditunggu

Pemilu PIlkada Serentak 2020
Faisal Abdalla • 12 Agustus 2019 09:16
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang mantan terpidana korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Larangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU).
 
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai larangan itu sangat rentan dibatalkan apabila hanya disokong PKPU.
 
"Saya kira lemah (kalau cuma diatur dalam PKPU). Kan sudah ada situasinya waktu itu," ujar Hadar kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hadar mengacu pada larangan eks koruptor nyaleg pada Pemilu 2019. Aturan itu dibatalkan di tengah jalan oleh Mahkamah Agung (MA).
 
Baca: KPU Mulai Susun Regulasi Pilkada 2020
 
MA berpendapat larangan eks koruptor nyaleg saat itu tak diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu membuat PKPU dianggap melampaui ketentuanperundang-undangan.
 
Berkaca pada kasus tersebut, Hadar menilai cara terbaik melarang koruptor berkompetisi dalam pemilihan umum dengan mengubah undang-undang. Perubahan undang-undang bukan sesuatu yang sulit.
 
"Bisa dilakukan dengan cepat, tinggal menunggu political will DPR kita saja. Kalau cuma (diatur) PKPU nanti akan gagal seperti yang lalu," beber dia.
 
Baca: KPU Godok Aspek Legal e-Rekap
 
Sebelumnya, KPU menegaskan bakal tetap mencoba melarang mantan terpidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020. Aturan tetap diproses meski pernah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
 
"KPU tak pernah padam semangatnya, termasuk di Pilkada 2020 nanti, kami akan tetap mengusulkan agar mantan napi korupsi tak diperbolehkan jadi calon kepala daerah," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
 
Wacana pelarangan mantan koruptor memegang jabatan publik kembali muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan (OTT) Bupati Kudus, Muhammad Tamzil dalam kasus rasuah. Tamzil sudah tiga kali terjerat kasus korupsi.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif