Yoris Raweyai - ANT/Yudhi Mahatma
Yoris Raweyai - ANT/Yudhi Mahatma

Yoris: OSO Kenapa Ribet?

Pemilu pemilu serentak 2019
M Sholahadhin Azhar • 25 Januari 2019 14:19
Jakarta: Mantan Ketua DPP Golkar Yoris Raweyai merespons sikap Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), terkait pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Yoris, harusnya OSO mengikuti aturan yang berlaku.
 
"Ya, saya tahu OSO yang sekarang ini jadi masalah. Simpel saja ini, dia mundur saja, selesai. Kanggotaannya enggak hilang. Kenapa kok ribet?," ujar Yoris saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 25 Januari 2019.
 
Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sekarang jauh lebih meringankan. Tak ada lagi syarat agar seseorang terlepas lima tahun dari kepengurusan dan keanggotaan di partai politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Regulasi baru itu hanya meminta agar caleg DPD melepas kepengurusan di partai politik saja, bukan melucuti keanggotaannya. Yoris sendiri berpandangan syarat tersebut tak berat untuk dilakukan.
 
Baca: KPU Pelajari Surat PTUN Terkait OSO
 
Ia lantas mempertanyakan sikap OSO yang tak mau patuh terhadap aturan. "Sekarang begini, kita mau patuh pada aturan konstitusi, atau kita mau suka-suka?," sebutnya.
 
Yoris menegaskan OSO tak bisa melawan konstitusi. Sebab, dirinya sendiri mengalah dan melepas jabatan sebagai Ketua DPP Golkar. Yang penting, ada kesepahaman antara Yoris dan partainya.
 
Ia telah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPP Golkar. Bersamanya, ada 16 kader Golkar lain sepertu Fadel Muhammad dan Muhyidin yang turut serta mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
 
Partai pun mengikhlaskan, yang penting para kader tak melepas keanggotaan. Prinsipnya, Yoris taat pada aturan yang berlaku. "Iya dong, kalau kita mau melanggar aturan mau jadi apa negara ini?" tandasnya.
 
Seperti diketahui, polemik pencalonan OSO di DPD terus berlanjut. Pengacara OSO Herman Kadir tak terima karena kliennya tidak disertakan di surat suara pemilihan anggota legislatif.
 
Belum lama ini, Herman menyatakan bakal memperkarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke beberapa instansi hukum. Bahkan ia sempat mengancam akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini.
 
'Jadi (surat suara) dicetak, tahu-tahu nama Pak Oesman enggak masuk, nah bahaya. Ada kerugian negara," ujar Herman.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif