Penghentian Laporan Luhut dan Sri Sesuai Prosedur
Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja memastikan penghentian laporan terhadap Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani sesuai prosedur. Rahmat memahami keputusan itu tak bisa memuaskan semua pihak. 

"Kami sudah klarifikasi, sudah dipanggil dan yang bersangkutan (terlapor) alhamdulilah datang," kata Bagja, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018. 


Bagja mengapresiasi kesediaan Luhut dan Sri yang datang ke Bawaslu untuk dikalrifikasi. Bagja mempersilakan pelapor melakukan upaya hukum lain jika tak puas dengan keputusan Bawaslu, termasuk melapor ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP). 

"Terserah teman-teman pelapor. Silakan, itu hak warga negara. Kita kan melakukan pengawasan dan pelanggaran pemilu," ujar Bagja. 

Dahlan Pido, pelapor dugaan kampanye terselubung Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tak puas dengan keputusan Bawaslu. 

(Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani Terbebas dari Tuduhan)

Melalui kuasa hukumnya, Taufiqurahman, Dahlan tetap berkeyakinan Luhut dan Sri melakukan kampanye terselubung di acara IMF-World Bank Annual Meeting. Ini lantaran keduanya berpose satu jari, nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin. 

Dia mengaku pihaknya bakal mengkaji keputusan Bawaslu. Tak menutup kemungkinan akan melapor ke DKPP. 

"Apakah bisa jadi Bawaslu ada potensi melanggar etika dalam menyelesaikan persoalan itu, kan opsi (melapor ke DKPP) itu terbuka. Kalau memang hasil kajian kami menemukan adanya pelanggaran etik, tidak menutup kemungkinan Bawaslu akan kita DKPP-kan," tandas dia. 

(Baca juga: Luhut dan Sri Tak Terbukti Kampanye di IMF-WB)
 



(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id