Ace Hasan Syadzily--MI/Ramdani
Ace Hasan Syadzily--MI/Ramdani

Konsep Pembiayaan Infrastruktur ala Sandi Dinilai Usang

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf Prabowo-Sandi
Arga sumantri • 04 Januari 2019 13:45
Jakarta: Konsep pembiayaan infrastruktur ala Sandiaga Uno dinilai ide usang. Konsep dimaksud yakni pembiayaan jalan tol tanpa utang atau tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Pernyataan tanpa utang dan tidak menggunakan pembiayaan dari APBN jelas berbeda. Apa yang disampaikan Sandi bukan konsep baru," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.
 
Ace mengatakan, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan kalau ingin melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur. Skema pembiayannya, dengan cara Public Private Partnership (PPP). "Konsep yang mereka janjikan sudah dilakukan dan dibuktikan Jokowi," ucap Politikus Golkar itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ace juga menilai kubu Prabowo-Sandi keliru memahami peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan. BUMN terpaksa terlibat karena swasta biasanya hanya mau proyek tol yang feasible secara financial.
 
"Sementara, mayoritas tol tidak feasible secara keuangan, tetapi sangat feasible secara ekonomi," ungkap Ace.
 
Baca: Mengenal Konsep Blended Finance untuk Pembiayaan Infrastruktur
 
Selain itu, kata dia, pihak swasta biasanya hanya mau mengerjakan proyek-proyek dengan risiko rendah. Sementara, mayoritas tol, misalnya Tol Trans Jawa, memiliki resiko yang tinggi, termasuk tantangan terkait pembebasan lahan.
 
Dalam kasus ini, pembangunan tidak bisa menunggu terlibatnya swasta karena akan memakan waktu yang lebih lama. Padahal, pembangunan infrastruktur dituntut cepat terlaksana.
 
"Jika bergantung swasta, tol Sumatera, tidak akan pernah terwujud. Karena hanya dengan strategi itu, kita bisa memperbaiki efisiensi logistik dengan cepat, mengejar negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand," beber Ace.
 
Tim pemenangan Prabowo-Sandi juga didyga tidak memiliki basis data yang kuat. Soal Jalan tol Tans Jawa misalnya, dulu semuanya dipegang swasta, tetapi selanjutnya mangkrak.
 
Persoalannya, kata Ace, mayoritas swasta hanya berperan jadi calo lisensi. Lalu di era Jokowi, BUMN diperintahkan untuk mengambil alih guna memastikan tol terwujud.
 
"Setelah tol terwujud, si calo pun menjual sahamnya ke swasta. Jadi yang ingin bangun tol ternyata bermodal lisensi tanpa keinginan untuk mewujudkannya. Baru jalan setelah Pak Jokowi turun tangan," pungkas Ace.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif