Ilustrasi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ilustrasi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Delegitimasi KPU-Bawaslu Berpotensi Merusak Pemilu

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Fachri Audhia Hafiez • 16 April 2019 07:00
Jakarta: Mencuatnya sejumlah narasi maupun propaganda negatif yang menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dinilai sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk merusak proses pemilu. Bahkan, cenderung menggiring ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
 
Ketua Bidang Politik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Muktamar Umakaapa mengatakan, munculnya framming tentang ketidaknetralan KPU atau potensi kecurangan pemilu, berefek buruk terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
 
"Tidak hanya itu, propaganda ini justru akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat menjelang hari pemungutan suara 17 April nanti," kata Muktamar di Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Muktamar menjelaskan, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu adalah lembaga independen negara. Dengan sifat independensi itu kata dia, masyarakat Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam mendukung dan mengawasi kerja-kerja yang dilakukan kedua lembaga tersebut.
 
"Masyarakat sendirilah yang mengawal proses demokrasi dan pemilu ini. Sehingga dengan demikian, masyarakat dituntut untuk memberikan dukungan dan kepercayaan kepada mereka, tidak malah sebaliknya menyerang dengan tuduhan yang tidak berdasar," ujar Muktamar.
 
Menghadirkan kualitas demokrasi yang baik di Indonesia, lanjut Muktamar, adalah dengan menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yang netral dan profesional. Dia yakin, KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku.
 
"Saat ini kita ingin melihat proses berdemokrasi yang baik dan berkualitas. Syarat mutlak dari hal itu saya kira adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki netralitas. Kita percayakan kepada KPU dan Bawaslu, jika terjadi kecurangan laporkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," tegas Muktamar.
 
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Suluh Kebangsaan turut menyatakan dukungan terhadap KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Salah satu tokoh yang tergabung dalam gerakan itu ialah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
 
Mahfud bersama Suluh Kebangsaan merasa perlu memberi dukungan kepada KPU lantaran lembaga penyelenggara pemilu itu saat ini dihadapkan pada isu dan tudingan-tudingan yang berpotensi merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen.
 
Isu-isu yang dimaksud Mahfud di antaranya tudingan kecurangan, ketidaknetralan KPU dan aparat penegak hukum, lemahnya Bawaslu, hingga isu pencurian suara melalui sistem IT KPU.
 
Mahfud menilai isu-isu liar itu berpotensi merusak kredibilitas KPU. Padahal persiapan KPU dalam menyongsong pesta demokrasi dinilai sudah cukup matang.
 
"Kami melihat ada gangguan-gangguan yang berupa mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang independen dan juga merupakan upaya-upaya mendelegitimasi hasil pemilu sebelum pemilu ini terlaksana," kata Mahfud di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.
 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif