Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id.

Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur Alot

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 20 Mei 2019 04:05
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pemilu 2019 untuk wilayah kerja panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia. Rekap berjalan alot lantaran ada perbedaan pendapat antara PPLN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan saksi-saksi peserta pemilu.
 
Perdebatan terjadi terkait penghitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) metode pos. Ketua Bawaslu, Abhan menilai sejumlah surat suara metode pos seharusnya tidak dihitung lantaran telah melewati batas waktu yang ditentukan.
 
"Jajaran pengawas luar negeri kami, Kuala Lumpur kami ada keberatan mengenai surat suara yang harus dihitung dan diterima melalui pos itu harus di tanggal berapa?" kata Abhan di Gedung KPU, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Abhan menyebut KPU RI telah mengeluarkan jadwal mengenai pelaksanaan tahapan PSU kepada PPLN Kuala Lumpur, dengan penerbitan surat nomor 819/PL.02/TP6-SY/01/KPU pada 13 Mei 2019.
 
Surat itu menyebut pengiriman suara metode pos yang semula dijadwalkan pada 6 Mei 2019 diubah menjadi 9 Mei 2019. Batas penerimaan surat suara pos juga diubah 13 Mei 2019 menjadi 15 Mei 2019. Penghitungan surat suara pos yang semula dijadwalkan 14 Mei 2019 menjadi 16 Mei 2019.
 
Abhan menyebut berdasarkan surat dari KPU tanggal 13 Mei itu, maka batas penerimaan surat suara pos adalah 15 Mei 2019. Jika ada surat suata metode pos yang diterima melebihi tanggal tersebut seharusnya tidak dihitung.
 
(Baca: Panwaslu Kuala Lumpur Temukan Alamat Surat Suara Pos Fiktif)
 
"Kami berpedoman bahwa yang diterima dan dihitung surat suara yang sampai pada 15 Mei yang itu terdiri dari pos 01-039. Artinya selebihnya ketika diterima karena melampaui ketentuan tanggal 15 itu tidak dihitung," katanya.
 
Namun demikian, PPLN Kuala Lumpur berpendapat sebanyak 62.278 surat suara yang dipermasalahkan itu tetap bisa dihitung. Hal ini lantaran meski surat suara itu tiba di PPLN tanggal 16 Mei 2019, namun stempel dan cap dari Kantor Pos Malaysia menyebut surat suara itu sudah sampai dari pemilih sejak tanggal 15 Mei 2019.
 
"Surat suara kami hitung karena ada tanda terima dari pihak pos Malaysia tanggal 15 Mei, semuanya kami ada bukti surat tiba di kantor pos Sah Alam pada tanggal 15 Mei," kata Anggota PPLN KL Yusron.
 
Namun demikian, Ketua Bawaslu Abhan tetap berpendirian seharusnya PPLN berpatokan pada tanggal tibanya surat suara di PPLN, bukan tibanya surat suara di kantor pos.
 
Hingga pukul 21.18, KPU belum mengesahkan rekap nasional PPLN Kuala Lumpur. Padahal pembahasan rekap PPLN Kuala Lumpur sudah dimulai sejak pukul 17.00.
 
PPLN Kuala Lumpur menggelar pemungutan suara ulang (PSU) metode pos. PSU dilakukan atas rekomendasi Bawaslu terkait kasus temuan dugaan surat suara tercoblos.
 

(JMS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif