Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di KPU. ANT/Sigid Kurniawan.
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di KPU. ANT/Sigid Kurniawan.

Jokowi dan Prabowo akan Ditegur Bila Terbukti Melanggar

Pemilu bawaslu
Achmad Zulfikar Fazli • 15 Januari 2019 19:18
Jakarta: Bawaslu akan menegur calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto jika terbukti melanggar saat penyampaian visi misi di media massa. Bawaslu akan mendalami dugaan itu bersmaa KPI, Dewan Pers, dan KPU.
 
"Besok akan kami kaji. Termasuk melihat unsur yang berpotensi ada pelanggaran apa tidak," kata anggota Bawaslu Muhammad Afiffudin di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Jokowi sebelumnya menyampaikan visi misi yang disiarkan secara langsung di beberapa televisi swasta pada Minggu, 13 Januari 2019. Acara itu bertajuk 'Visi & Misi Presiden RI 5 Tahun Ke Depan Bersama Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo'.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan, Prabowo memaparkan visi misi dengan disiarkan langsung oleh satu televisi swasta pada Senin, 14 Januari 2019. Acara itu bertemakan Indonesia Menang.
 
Dalam mendalami kasus ini, Bawaslu akan meminta keterangan KPU soal jadwal resmi kampanye di media massa. Hal itu untuk menjadi dasar Bawaslu dalam memutuskan perkara itu.
 
Afiffudin menekankan Bawaslu berwenang memberi sanksi kepada peserta pemilu jika ditemukan pelanggaran. Sedangkan, KPI akan menindak media penyiaran yang terbukti salah.
 
"Kami juga bersurat ke KPU, kami minta kejelasan apa yang dimaksud kampanye di dalam jadwal dan kampanye di luar jadwal. Beberapa kasus yang sudah kita tindak dulu, selalu saja alasan KPU akan merapikan jadwal kampanye di media penyiaran, tapi sampai sekarang belum. Secara teknis kami akan bahas besok," terang dia.
 
Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya siap memberikan keterangan dalam kasus ini. KPU menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan pelanggaran ini kepada Bawaslu.
 
"Biasanya KPU dalam konteks seperti ini dimintai keterangan sebagai keterangan ahli. Tapi penanganan atas jika ada dugaan pelanggaran itu akan ditangani sama Bawaslu," ujar dia.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif