KPU Minta Bertemu MA Bahas Nasib OSO
Komisioner KPU Wahyu Setiawan - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen
Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertemu perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas polemik persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komisioner KPU Wahyu Setiawan berharap dalam waktu dekat pihaknya bisa bertemu dengan Mahkamah Agung (MA).

"Kita akan tetap bekomunikasi dengan MA untuk minta waktu beraudiensi terkait hal yang sama," kata Wahyu di kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.


Menurutnya, sejak gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait syarat anggota DPD dikabulkan, pihaknya telah bersurat  ke MA dan MK. Namun hanya MK yang baru bersedia menerima audiensi. 

Wahyu menyebut, belum ada respons apapun dari MA terkait hal ini. Padahal, kata dia, audiensi pada kedua pihak amat penting. 

Mengingat MK dan MA punya ketetapan berbeda soal persyaratan anggota DPD. Sementara KPU sebagai pelaksana, membutuhkan dasar yang jelas.

"Sehingga kami dalam pengambilan keputusan punya dasar yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh," kata Wahyu.

Komisioner KPU Ilham Saputra menambahkan, pihaknya juga mencari opsi kedua selain dari MK dan MA. Penyelenggara telah mengundang beberapa ahli tata negara dan pakar hukum terkait hal ini. 

KPU juga telah disarankan mengikuti putusan MK yang bersifat mengikat. "Kita menerima masukan dari unsur para ahli dan ini kita jadikan pijakan soal putusan," kata Ilham. 

Sebelumnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna enggan berkomentar mengenai putusan MA yang berbeda, soal peryaratan keanggotaan DPD. Sebab pihaknya sudah membuat putusan terkait hal ini pada 23 Juli 2018 dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. 

Baca: MK Enggan Campuri Putusan MA dan PTUN

Ia tak ambil pusing Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi Oesman Sapta Odang (OSO) terkait hal itu, demikian pula dengan sikap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengatur tupoksi pihaknya. Dalam pasal 47, putusan MK setelah diumumkan, memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Putusan MK tidak lebih dari itu, sikap MK jelas," imbuh Palguna.

Baca: KPU Audiensi dengan MK



(DMR)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id