Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Bawaslu Cek Kesesuaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

Pemilu dana kampanye pemilu serentak 2019
Dian Ihsan Siregar • 03 Januari 2019 01:26
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal mengawasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) peserta pemilu yang sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah sumbangan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan undang-undang (UU).
 
"Jadi akan kita cek jumlah sumbangan, apakah sesuai dengan nominal yang diserahkan ke KPU," kata Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.
 
Afifuddin menjelaskan, besaran sumbangan dari perseorangan tidak boleh melebih Rp2,5 miliar. Kemudian, sumbangan dana dari perusahaan atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp25 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketetapan ini merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih spesifik, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota diatur di Pasal 331 ayat (1) dan (2). Sedangkan, batasan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2).
 
"Jadi perhatian kita adalah soal penyumbang, baik kelompok, perseorangan, perusahaan atau badan usaha dalam memberikan dana kampanye," jelasnya.
 
Jika ada laporan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai, Afifuddin menegaskan, partai dan tim pemenangan bisa terkena sanksi pidana. Ancaman hukumannya, penjara dua tahun dan denda Rp20 juta.
 
"Jika ada sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang, maka pidana tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta," ujarnya.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif