Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPU Ingatkan Produsen Surat Suara Tak Main Anggaran

Pemilu surat suara pemilu
Faisal Abdalla • 18 Januari 2019 13:23
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada enam perusahaan pemenang tender produksi surat suara agar tak bermain-main dengan anggaran negara. KPU minta proses produksi surat suara dilakukan sesuai aturan.
 
"Kami juga tegaskan kepada penyedia, jangan bermain-main anggaran dengan kita. Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ketua KPU, Arief Budiman rapat koordinasi persiapan produksi surat suara pemilu 2019 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2019.
 
Arief mengatakan semua proses pengadaan logistik pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses pengadaan logistik pemilu juga terikat dengan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, KPU juga melibatkan sejumlah lembaga negara untuk mengawasi proses pengadaan logistik pemilu. Seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemerika Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga aparat keamanan TNI-Polri.
 
"Jadi bapak-ibu kerja saja yang baik-baik, sesuai ketentuan. Jadi praktik-praktik yang seperti itu dihindarkan," tandasnya.

KPU menargetkan surat suara selesai diproduksi sekitar Maret 2019. Pada Maret, proses distribusi ke daerah-daerah juga diupayakan rampung. Surat suara segera dicetak pertengahan Januari setelah divalidasi.
 
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan 938.879.651 lembar surat suara akan dicetak. Surat suara itu untuk untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif, baik dari DPD, DPR, dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
 
Terkait anggaran, Pramono mengeklaim KPU berhemat hingga Rp200 miliar. Untuk mencetak 938.879.651 surat suara, harga perkiraan satuan (HPS) mencapai Rp872.691.402.425.
 
"Sementara, rencana kontrak yang hasil lelang ini Rp604.756.161.932, jadi efisiensi kita Rp267.935.240.493, atau kira-kira 30,7 persen," jelas dia di Gedung KPU, Jumat, 4 Januari 2019.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif