Suasana sidang pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Gedung DKPP, Jakarta. Foto: MI/ROMMY PUJIANTO
Suasana sidang pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Gedung DKPP, Jakarta. Foto: MI/ROMMY PUJIANTO

DKPP Copot Ketua KPU Sumut dan Nias Barat

Pemilu pelanggaran etik
Faisal Abdalla • 17 Juli 2019 20:01
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Yulhasni dari jabatan Ketua KPU Sumatera Utara. Yulhasni dinilai telah melakukan pelanggaran etik.
 
Putusan diambil dalam perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara tersebut diadukan calon anggota legislatif DPR dari Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II, Rambe Kamarul Zaman. Sementara itu, tujuh komisioner KPU Sumut, lima komisioner KPU Nias Barat, dan satu komisioner KPU pusat duduk sebagai teradu.
 
"Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian," bunyi amar putusan dikutip Medcom.id dari laman resmi DKPP, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam perkara ini, Rambe mendalilkan para teradu melanggar kode etik pemilu karena berpihak kepada caleg Golkar lainya, Lamhot Sinaga. Perkara ini berawal dari surat pengaduan Lamhot kepada salah satu komisoner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga terkait dugaan adanya kecurangan pemilu dalam bentuk penggelembungan suara di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.
 
Atas dasar laporan yang hanya disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp itu, KPU Sumut menerbitkan Surat Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 pada 4 Mei 2019, yang ditujukan kepada KPU Nias Barat. Surat itu pada pokoknya meminta KPU Nias Barat membuka kotak suara di tiga kecamatan itu untuk menyamakan kembali data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dalam formulir DA1-DPR dan DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram. KPU Nias Barat kemudian melaksanakan perintah KPU Sumut tersebut saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten pada 4 Juni 2019.
 
DKPP berpandangan respons cepat KPU Sumut dalam menindaklanjuti surat pengaduan Lamhot merupakan tindakan baik. Namun sikap responsif dalam bertindak harus berada dalam standar yang patut menurut hukum dan etika.
 
"Menaggapi laporan dugaan pelanggaran kecurangan pemilu yang disampaikan melalui WhatsApp tanpa menyebutkan subjek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian, serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi kebenarannya secara spesifik merupakan sikap, dan tindakan yang tidak sesuai pedoman kerja sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019," bunyi pertimbangan hukum DKPP.
 
DKPP juga menilai tindakan Benget Manahan selaku Komisioner KPU Sumut yang menjadikan Data Formulir Model C1-DPR Situng KPU sebagai basis data pembanding atas laporan Lamhot berlebihan, tidak professional dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, tidak ada bukti dokumen yang spesifik untuk membuktikan kecurangan.
 
"Data Formulir Model C1-DPR Situng KPU RI untuk Kecamatan Lahomi yang diklaim terjadi kecurangan baru mencapai 21,4% dan Kecamatan Mandrehe 79%. Sedangkan Kecamatan Lolofitu Moi yang telah mencapai 82,1% justru tidak terdapat kecurangan," lanjut pertimbangan hukum DKPP.
 
Menurut DKPP, ketua dan anggota KPU Nias Barat harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Karena mereka menjalankan perintah atasan tanpa dilengkapi data dan informasi spesifik dan konkret mengenai subjek maupun objek, serta didukung dengan alat bukti yang cukup.
 
DKPP menjatuhkan sanksi kepada Yulhasni berupa pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Sumut. DKPP juga memberhentikan Benget Manahan Silitonga dari jabatan Divisi Teknis KPU Sumut, Famataro Zai dari Ketua KPU Nias Barat, serta Nigatinia Galo dari Ketua Divisi dalam lingkungan KPU Nias Barat.
 
"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan," bunyi amar putusan DKPP.
 
Perkara ini juga didalilkan oleh Rambe dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonanya, Rambe mengaku kehilangan 2.009 suara di tiga kecamatan tersebut.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif