Komisioner KPU, Viryan Azis - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU, Viryan Azis - Medcom.id/Faisal Abdalla.

KPU Siap Sempurnakan Situng untuk e-Rekap Pilkada 2020

Pemilu PIlkada Serentak 2020
Faisal Abdalla • 09 Juli 2019 13:10
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana penggunaan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. KPU ingin hasil rekap secara elektronik dapat disahkan sebagai hasil resmi.
 
Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan KPU selama ini sudah melakukan rekap secara elektronik melalui Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng). Hanya saja, Situng sejauh ini belum ditetapkan sebagai hasil resmi.
 
"Bila digunakan menjadi hasil resmi, Situng ditransformasi untuk rekap elektronik, menjadi hasil legal dan penyempurnaan dilakukan," kata Viryan ketika dikonfirmasi, Selasa, 9 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, selama tahapan Pemilu 2019, Situng kerap dikritik sejumlah pihak. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahkan sempat menuding KPU melakukan kecurangan melalui Situng.
 
Meski menilai tudingan-tudingan tersebut tak terbukti, Viryan mengaku, pihaknya tak tutup mata terhadap kritik-kritik terhadap Situng. KPU siap menyempurnakan Situng jika nantinya digunakan sebagai e-Rekap Pilkada.
 
"Prinsipnya, kekurangan dan kelemahan situng akan terus disempurnakan," imbuh Viryan.
 
(Baca juga:DPR Kumpulkan Pro-Kontra e-Rekap)
 
KPU akan kembali menggelar focus group discussion (FGD) mendalami opsi e-Rekap. KPU juga sudah membahas opsi tersebut di Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) kemarin.
 
Komisi II DPR menilai Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengakomodir penerapan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) dan elektronik voting (e-Voting). Dengan demikian wacana tersebut bisa dipertimbangkan untuk diterapkan pada Pilkada Serentak 2020.
 
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat membahas draf PKPU Pilkada Serentak 2020.
 
"Dalam UU Tahun 2016 memungkinkan untuk dilakukan e-voting. Saya kira tahapan kepada e-Rekap tidak ada persoalan," kata Herman, di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
 
Politikus Demokrat itu menyebut, ke depan pihaknya akan mendalami berbagai persiapan yang akan dilakukan. Misalnya, sarana dan pra sarana, serta sumber daya manusia (SDM).
 
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan pihaknya bisa mendalami peluang penerapan e-Voting dan e-Rekap pada Pilkada 2020. Menurutnya, wacana tersebut terakomodir pada tiga pasal UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu Pasal 85, 98, dan 111.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif