Dukungan Jokowi Pada Nuril Bukan Intervensi Hukum
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding - MI/M Irfan.
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus hukum yang dialami Baiq Nuril tepat. Dukungan yang diberikan sudah sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. 

“Saran Presiden agar Baiq mengajukan peninjauan kembali dan mengirim permohonan grasi bukanlah intervensi hukum tapi kecintaan pemimpin kepada rakyatnya,” ujar Karding kepada wartawan, Selasa, 20 November 2018. 


Karding menilai Jokowi telah menaruh perhatian besar terhadap kasus hukum yang dialami Nuril. Eks guru honorer itu dinilai sebagai korban dan perlu mendapat perlindungan bukan disalahkan. 

"Presiden tetap tidak bisa mengintervensi proses hukum Baiq. Presiden ingin Baiq mendapat keadilan tanpa ada intervensi darinya,” kata Karding. 

Ketua DPP PKB ini mengatakan Presiden Jokowi sangat serius memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan masuk dalam kelompok yang perlu mendapatkan afirmasi atau perhatian khusus. 

Perhatian dan komitmen Jokowi, lanjut Karding, tampak dari jumlah menteri perempuan di Kabinet Kerja. Sebut saja misalnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

(Baca juga: Jokowi Desak MA Adil kepada Baiq Nuril)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Oleh karena itu, kasus yang dialami Baiq, kata Karding, turut meningkatkan komitmen Presiden dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan. 

“Presiden selama pemerintahannya sangat concern terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Siapa pun tidak bisa mengerti pelaku yang melecehkan Baiq secara verbal dibiarkan tapi Baiq yang menjadi korban pelecehan malah dihukum,” kata dia. 

Karding mengatakan perbaikan hukum Indonesia akan terus ditingkatkan pemerintahan Jokowi. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu-isu kelompok rentan kekerasan seperti perempuan dan anak. 

Hukum, lanjut Karding, tidak hanya bisa dilihat dari sisi proseduralnya saja tetapi substansi keadilan dan kemanusiaan yang tidak kalah penting.

“Harapannya perempuan tidak saja mendapatkan perlindungan hukum tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan,” tandas dia. 

(Baca juga: Presiden Siap Menerima Grasi Baiq Nuril)






(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id