Ketua TKN KIK Erick Thohir/Medcom.id/Dheri Agriesta
Ketua TKN KIK Erick Thohir/Medcom.id/Dheri Agriesta

Penyampaian Visi Misi Sebelum Debat Tak Sesuai Aturan

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf
M Sholahadhin Azhar • 06 Januari 2019 16:20
Jakarta: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar penyampaian visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, menyebut regulasi itu sekaligus menjawab polemik penyampaian visi misi.
 
"Terdapat sesi penyampaian visi misi oleh paslon di setiap debat, dengan (waktu) 12 menit dalam lima kali debat," kata Erick di Jakarta, Minggu, 6 Januari 2019.
 
Baca: Ma'ruf Tak Takut Sampaikan Visi Misi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan aturan itu, tak ada perintah menyampaikan visi misi di luar debat. Visi misi bisa disampaikan dalam lima debat yang diselenggarakan Komisi Pemilhan Umum (KPU).
 
"Harus dipastikan payung hukumnya," tegas Erick.
 
Erick membeberkan pembahasan penyampaian visi misi dilaksanakan pada rapat ke-3 persiapan debat pertama. Rapat bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merumuskan formulasi terbaik untuk disepakati kedua kubu.
 
Baca: Latar Belakang Memudahkan Jokowi-Ma'ruf Menghadapi Debat
 
Semua pihak harus berhati-hati dengan agenda penyampaian visi misi. Jika nantinya KPU memutuskan tak memfasilitasi dalam debat, itu merupakan kesepakatan paslon 01 dan 02, sebelum rapat dibuka.
 
"Jadi pada saat rapat dimulai, tinggal memutuskan," ucap dia.
 
Polemilk penyampaian visi misi muncul ketika KPU tak jadi memfasilitasi pasangan menyampaikan langsung. Sementara itu, dua kubu pada dasarnya memandang penyampaian visi misi langsung oleh capres cawapres penting.
 
Baca: Hasto: Jokowi-Ma'ruf Relevan Dipilih
 
Namun, TKN tak begitu mempersoalkan bila memang itu tak diharuskan KPU. Mereka menganggap kesempatan menyampaikan visi misi langsung tetap terbuka ketika debat berlangsung.
 
Sayangnya, oposan memandang lain. Mereka justru menyayangkan keputusan KPU yang pelaksanaannya seharusnya pada 9 januari 2019 itu.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif