Ketum Hanura OSO/MI/Susanto
Ketum Hanura OSO/MI/Susanto

Gugatan OSO Diputus Siang Nanti

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 09 Januari 2019 09:58
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutus gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) hari ini. OSO menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran administrasi lantaran tak memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
 
"Iya rencananya (putusan) hari ini pukul 14.00 WIB," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi, Rabu, 9 Januari 2019.
 
Baca: KPU Siap Hadapi OSO di Bawaslu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ratna sempat menjelaskan bila mengacu pada Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada empat jenis putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi. Putusan tersebbut meliputi perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur; teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 
"Jika KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi, bisa jadi memperbaikinya apakah Pak OSO memenuhi syarat dimasukkan ke DCT. Tapi kalau tidak terbukti, berarti tindakan KPU sudah benar," jelas Ratna.
 
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menilai seharusnya Bawaslu menolak gugatan lantaran OSO sudah pernah mengajukan gugatan serupa, namun ditolak. Bawaslu berpandangan keputusan KPU tak memasukan nama OSO ke dalam DCT sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018.
 
Baca: OSO Dipastikan Tak Masuk DCT
 
Putusan MK itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD. OSO diwajibkan mundur dari jabatannya jika ingin meneruskan pencalonannya.
 
"Nah kalau berkaca dari situ maka dalam pandagan kami ya mestinya sama ya (ditolak), sejalan. Tetapi kita tidak tahu ya. Kami sama-sama menunggu gimana putusan itu," tegas Wahyu.
 
Wahyu menegaskan hingga kini pandangan KPU terhadap pencalonan OSO sama. OSO harus mundur dari pengurus parpol jika ingin nyaleg, sebagaimana perintah dari putusan MK. Namun apapun putusan Bawaslu nantinya, KPU akan mempelajari terlebih dahulu.
 
"Nanti akan kami pelajari dulu putusannya ya. Apa pun putusannya kami siap saja, apakah akan mengubah DCT atau tidak mengubah DCT," kata Wahyu.
 
OSO melaporkan KPU melalui dua gugatan. Gugatan yang diputus hari ini mengenai dugaan pelanggaran administrasi. Sedangkan gugatan mengenai dugaan pelanggaran pidana akan diumumkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) besok.
 
Jika memenuhi unsur pidana, kasus tersebut akan dilanjutkan ke penyidikan polisi. Jika tidak, pembahasan berhenti di Gakkumdu.
 
Baca: ICW: Kasus OSO Pertaruhan Bawaslu
 
OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
 
OSO menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.
 
Baca: Nasib OSO di Ujung Tanduk
 
Dua putusan ini menjadi dasar OSO berkukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. Sebab PKPU terkait syarat pencalonan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
 
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember 2018. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. KPU akhirnya memutuskan OSO tak masuk DCT anggota DPD.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif