"Kami menilai baik kalau TPF dibentuk pihak-pihak yang independen sehingga bisa diberi akses dan mencari fakta ke seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Polri dan BIN," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.
Menurutnya, kehadiran TPF Pemilu amat penting. Terutama untuk membuktikan tidak adanya keberpihakan dari polisi dan Badan Intelijen negara (BIN). Sebab selama ini persepsi bahwa mereka berpihak, sangat kencang berhembus.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sudirman menyarankan, komponen tim diisi para cendekiawan, orang berintegritas dan dipercaya publik. Jika perlu, anggota tim juga diisi oleh pemantau dari luar negeri, untuk menjamin independensi.
Dia tak menolak jika diajak berpartisipasi. "Apabila kami diajak partisipasi, kami akan ikut untuk mendukung tim tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut ia menilai wacana pembentukan TPF Pemilu telah disetujui oleh penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tak keberatan dengan hal ini.
"Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun karena ini juga cara terbaik untuk membuat 'cleaning house'," katanya.
Komisioner KPU Hasyim Asyari memang menyebut pihaknya tak keberatan atas keberadaan TPF Pemilu. Hal ini lantaran pihaknya memang terbuka kepada semua pihak.
"Kalau ada yang merasa dirugikan membentuk tim atau apa ya silakan saja. Kami terbuka," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.
Hasyim juga mengaku pihaknya siap jika diminta untuk memberikan keterangan. KPU bahkan bersedia jika diminta membuka data.
"Selama untuk memeperjelas situasi seperti apa kami siap," ujarnya.
Lebih jauh, dia menegaskan KPU bekerja secara akuntabel. Semua hal yang dikerjakan KPU, lanjut Hasyim, dapat dipertanggungjawabkan.
"Penyelenggara pemilu bekerja dengan prinsip tanggung jawab, akuntabel. Akuntabel itu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
(LDS)
