Rokok. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Rokok. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Perusahaan Rokok Potensial Sokong Kampanye Politik

Pemilu industri rokok pemilu serentak 2019
Ilham Pratama Putra • 28 Desember 2018 22:43
Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina menyebut potensi industri rokok untuk menjadi penyandang dana kampanye politik di Pemilu 2019. Hal ini pun perlu dipantau.
 
"Otomatis dana yang dibutuhkan besar untuk Pemilu tahun ini. Semua dilakukan secara serentak. Tidak menutup kemungkinan perusahaan rokok juga akan kontibusi dalam pendanaan," kata Almas kepada Medcom.id di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Jumat 28 Desember 2018.
 
Menurut dia, perusahaan rokok mampu memberikan bantuan pendanaan kepada calon anggota legislatif (caleg) untuk merebut kursi di pemilu. Apalagi, rokok dianggap sebagai industri besar di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika biaya kampanye Rp200 hingga Rp300 miliar itu tidak sulit bagi perusahaan rokok. Jika 10 perusaan rokok mengeluarkan masing-masing Rp25 miliar, maka dana sudah tercukupi," kata Almas.
 
Namun, dia mengingatkan dana kampanye dari perusahaan rokok adalah godaan besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta transparan dalam melihat masalah ini.
 
"Belum ada laporan di KPU yang menerangkan bahwa dana di dapat oleh perusahaan rokok. Ini kita jadikan saja sebagai pendorong agar mereka lebih transparan. Kita berhak tahu," ungkap Almas.
 
Baca: Simplifikasi Cukai Meningkatkan Kepatuhan
 
Di sisi lain, Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan tidak semua perusahaan rokok mencantumkan besaran belanja mereka secara rinci. Laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan rokok tidak mendetil.
 
"Mereka hanya memberikan keterangan pos pengeluaran dalam konteks honorium tenaga ahli, jasa keamanan, sumbangan perjamuan, biaya tenaga ahli dan lain lain," kata Firdaus.
 
Menurut dia, bisa saja sumbangan perjamuan itu adalah bentuk lobi kepada pemegang kebijakan pemerintah, untuk melanggengkan industri rokok. "Disitulah muncul kecurigaan ICW terhadap yang namanya investasi politik.
 
Seiring dengan masuknya tahun politik, ICW mencurigai pengeluaran perusahaan rokok juga ada di bidang politik. Untuk itu, ICW menginginkan pencatatan yang jelas dari perusahaan rokok terkait pengeluaran mereka.
 

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif