Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso - Medcom.id/Faisal Abdalla.

BPN Pusat dan Wilayah Tak Kompak

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019
Faisal Abdalla • 08 Januari 2019 07:53
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno wilayah DKI Jakarta melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait batalnya sosialisasi visi-misi capres-cawapres. BPN pusat meminta laporan itu ditarik.
 
"Kami akan meminta untuk mengurungkan semua langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang kontra produktif hanya karena ketidaktahuan," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
 
Priyo mengaku belum mengetahui duduk persoalan yang dilaporkan BPN DKI. Dia siap menjelaskan yang sebenarnya terjadi di balik pembatalan sosialisasi visi-misi tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan pembatalan sosialisasi visi-misi sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Priyo membantah tudingan-tudingan yang menyebut KPU berlaku tidak adil.
 
"Saya tidak enak hati kalau KPU dibully padahal mereka berikhtiar untuk mencoba adil. Kami belum melihat KPU bertindak tidak adil per-hari ini. Saya doakan sampai nanti pemilu selesai KPU tetap bertahan pada sikap independensinya," tegas Priyo.
 
Sebelumnya, Tim Advokasi BPN DKI Jakarta melaporkan KPU ke DKPP. Mereka menuding KPU lepas tangan terkait pembatalan sosialisasi visi-misi.
 
(Baca juga:KPU Persilakan Paslon Menyosialisasikan Visi Misi)
 
"Acaranya dibatalkan, acara yang sepakat seperti format di awal, kemudian diserahkan kepada paslon masing-masing, nanti difasilitasi oleh KPU. Nah, ini maksud saya, ini lepas tangan gitu loh," ujar anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Yupen Hadi saat mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Senin, 7 Januari 2018.
 
Yupen merasa KPU tidak menjalankan tugasnya sebagai penengah bagi kedua paslon. Sebaiknya lanjut dia, KPU perlu mendudukkan kedua belah pihak dan mendiskusikannya secara bersama-sama.
 
"Maunya didudukkan di satu tempat sebelum acara debat atau beberapa hari sebelumnya dalam satu forum yang kurang lebih sama marwahnya dengan debat. Disampaikan bersama-sama baik oleh paslon ataupun timses, terserahlah," ujar Yupen.
 

 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif