Kader dan simpatisan Partai Hanura melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (20/12). MI/Barry Fatahilah.
Kader dan simpatisan Partai Hanura melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (20/12). MI/Barry Fatahilah.

KPU Didesak Tegas Soal Status OSO

Pemilu pileg
Fachri Audhia Hafiez • 22 Desember 2018 15:39
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas menentukan status Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan anggota legislatif (caleg) DPD RI 2019-2024. Sementara, OSO belum menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
 
"Harus tegas dong. Kalau enggak tegas ini akan banyak orang menggunakan apa saja untuk bisa mencalonkan diri," kata Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 22 Desember 2018.
 
Baca: Pengurus Hanura Ancam KPU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adi menjelaskan syarat pencalonan DPD tertuang pada pasal 182 huruf (l) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bahwasanya, setiap orang yang mencalonkan sebagai anggota DPD harus rela menanggalkan jabatannya di kepengurusan partai politik.
 
Jika aturan itu tidak ditegakkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, berpotensi ada pihak lain yang menggunakan cara yang sama seperti perkara OSO.
 
"Kalau UU ini ditabrak maka UU pemilu yang lainnya itu berpotensi akan ditabrak yang lain nanti. Untuk apa susah-susah bikin UU pemilu hampir setiap lima tahun sekali, diperbarui, direvisi untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Kalau akhirnya ditabrak juga," ujar Adi.
 
KPU diminta konsisten agar UU Pemilu menjadi instrumen yang tidak bisa ditawar. KPU punya pegangan hukum yang dilindungi UU.
 
"Jalankan sesuai UU yang berlaku, bahwa DPD itu tidak boleh dari unsur parpol. KPU didukung oleh publik kok," ucap Adi.
 
Baca: KPU Keukeuh Minta OSO Mundur dari Partai
 
KPU telah memberi tenggat waktu kepada OSO menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketum Hanura. Hingga batas waktu 21 Desember 2018, OSO tak kunjung mengajukan surat pengunduran diri tersebut. OSO berpotensi tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif