Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: MI/Susanto
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: MI/Susanto

Perludem Usulkan Pemilu Serentak Dibagi Dua Tahap

Pemilu pemilu serentak 2019
Damar Iradat • 27 April 2019 07:00
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 harus dievaluasi total. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu 2019 itu menyebabkan ratusan petugas KPPS meninggal dunia.
 
Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, pemilu serentak lima surat suara memang menyimpan kompleksitas dan membutuhkan tenaga ekstra dalam menjalankannya. Dalam proses penghitungan suara di TPS saja, anggota KPPS memerlukan waktu sampai dengan lewat tengah malam untuk menyelesaikan penghitungan lima surat suara.
 
"Belum lagi ditambah beban untuk melakukan pengadministrasian hasil pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak jumlahnya untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan," kata Titi saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usai kejadian ini, sejumlah pihak menyarankan agar pemilu kembali ke desain pemilu sebelumnya, yakni pemilu 2014, 2009, dan 2004. Namun, menurut Titi, desain tiga pemilu ini pada dasarnya cenderung sulit dikelola.
 
Baca:KPU Ingin Pemilu Serentak 2019 Jadi Pertama dan Terakhir
 
Menurut dia, beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya juga jadi sebab meninggalnya petugas pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, meski tak sebanyak pemilu 2019. Dalam tataran mayor, sifat pemilu Indonesia yang sangat sulit dikelola karena dua hal.
 
"Pertama, menyatukan pemilu DPR dan DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota pada waktu yang bersamaan," ujar Titi.
 
Kemudian, yang kedua yakni soal manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak. Belum lagi masalah distribusi logistik pemilu yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah.
 
Sejak 2012, Perludem, bersama dengan koalisi masyarakat sipil, serta beberapa lembaga pernah mengusulkan untuk menyerentakan pemilu menjadi dua bagian. Pertama, pemilu serentak nasional, yang menyelenggarakan pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Kedua, pemilu serentak lokal, yang menyelenggarakan Pilkada dan DPRD.
 
Baca:Akumulasi Pekerjaan Diduga Penyebab Petugas KPPS Kelelahan
 
Menurutnya, selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal sebagai cara memperbaiki sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dari pengalaman sejumlah negara Amerika Selatan dan teori ilmu politik, pemilu serentak bisa memperbaiki negara presidensial multipartai seperti Indonesia.
 
"Tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak undang-undang politik, pemilu serentak bisa menghasilkan partai politik/koalisi mayoritas dan sistem kepartaian multipartai moderat (kurang dari 5 partai politik efektif) di parlemen," kata dia.
 
Oleh karena itu, Perludem mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu serentak nasional: pemilu presiden-wakil, DPR, dan DPD. Lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 
Perludem menyarankan, agar mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil. Hal ini agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara pemilu dan pemilih.
 
Baca:DPR Periode Baru Diminta Segera Revisi UU Pemilu
 
Selanjutnya yakni mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara.
 
Perludem juga menyebut, penyelenggara pemilu harus bisa mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS. Ini juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama.
 
"Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang, inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel," tegasnya.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif