Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Foto: Metro TV
Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Foto: Metro TV

Elite Diminta Junjung Tinggi Perilaku dan Etika Politik

Pemilu pemilu serentak 2019
M Sholahadhin Azhar • 30 April 2019 12:19
Jakarta: Para elite politik diminta menjaga perilaku dan etika politik menyikapi Pemilu Serentak 2019. Tindak tanduk mereka sebagai figur publik dinilai memengaruhi sikap akar rumput.
 
"Tunjukkanlah para elite ini perilaku dan etika politik yang menjunjung tinggi hukum," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini saat diskusi di Cikini, Menteng, Senin, 29 April 2019.
 
Menurutnya, semua kekhawatiran usai pemilu harus bisa disikapi secara logis seperti dugaan kecurangan. Titi menyebut ada mekanisme yang sudah diatur di Undang-undang untuk menyatakan keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tak perlu, kata dia, mencederai demokrasi dengan sikap merasa paling benar, lalu menghakimi. Apalagi mendeligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tudingan miring soal penyelenggaraan pemilu.
 
Baca juga:Tuduhan Curang Tanpa Bukti Disebut Melanggar Konstitusi
 
"Kalau memang ada kekhawatiran prosesnya enggak berjalan dengan baik, saya kira ayo kita kawal bersama, saya kira masyarakat sipil, media dan semua pihak akan betul-betul mengawal," kata Titi.
 
Titi mengatakan akar rumput mudah terbawa arus dalam situasi politik di tingkat atas. Hal ini karena budaya Indonesia yang mengedepankan asas patron-klien. Sehingga tiap elemen masyarakat punya junjungan elite masing-masing.
 
Jika para contoh itu mengedepankan persatuan, akar rumput akan mengikuti. Terpenting, ungkapnya, semangat pesta demokrasi tak bisa mengedepankan ego pribadi. Karenanya pihak yang tak puas pada hasil pemilu sebaiknya mengedepankan langkah-langkah konstitusional.
 
"Silakan mereka menempuh upaya keberatan terhadap hasil yang ditetapkan KPU secara konstitusi," tegas Titi.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif