Pemberian uang. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pemberian uang. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Masyarakat Diminta Laporkan Politik Uang

Pemilu pemilu serentak 2019
Kautsar Widya Prabowo • 25 Maret 2019 20:17
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya kampanye terbuka, tanpa adanya pelanggaran. Hal ini khususnya jika mereka kedapatan melihat adanya pembagian uang dari peserta pemilu ke masyarakat.
 
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmad Bagja menjelaskan peran masyarakat begitu penting di tengah keterbatasan pengawasan lapangan. Apalagi, praktik politik uang kerap dilakukan tidak pada saat acara kampanye.
 
"Kami harapkan masyarakat aktif untuk melapor. Masyarakat aktif untuk melapor, tentu kami juga akan cepat untuk menangani. Karena panwasnya (panitia pengawas) kan hanya tiga orang, panwas kelurahannya satu orang. Titik kumpul itu kan banyak," kata Bagja, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, jika merujuk pada Pasal 284 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta pemilu memang diperbolehkan memberikan uang transportasi kepada peserta kampanye. Namun, pemberian ini tidak dengan uang tunai, melainkan dalam bentuk nontunai.
 
"Ini agak jadi permasalahan, terutama kalau peserta dikasih voucher (bensin), tiba-tiba SPBU-nya di kota itu enggak ada, harus ke ke kota. Adapun sebaiknya peserta pemilu menyediakan alat transportasi baik dari rumah sampai ke tempat kampanye dan sebaliknya," tutur dia.
 
Selain itu, pembagian voucher harus dilakukan pada saat waktu kampanye berlangsung. Jika di luar arena kampanye, pembagian ini justru masuk dalam kategori poltik uang. Hukuman pidana hingga denda pun mengancam peserta pemilu yang kedapatan menjalankan politik uang.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Indonesia menjadi negara dengan politik uang terbesar ketiga di dunia. Indonesia hanya lebih baik dari Uganda dan Benin.
 
Baca: Politik Uang Indonesia Tiga Besar di Dunia
 
Menurut dia, rata-rata politik uang di dunia menjangkit 12,27 persen pemilih. Sementara itu, rata-rata Indonesia mencapai 33 persen pemilih.
 
Dia menjelaskan pada survei Desember 2013, pihaknya menemukan 3 persen pemilih terpapar politik uang. Sementara itu, di Desember 2018, angka ini naik menjadi 5 persen. Politik uang pun diprediksi akan semakin naik apabila pemilu semakin dekat.
 
Politik uang Indonesia membengkak diduga akibat persaingan antarcalon legislator (caleg) di dalam partai, di dalam daerah pemilihan (dapil) provinsi, kabupaten, kota, dan lainnya. Pengeluaran kampanye individual yang terindikasi politik uang tak terhindarkan.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif