Komisioner KPU Ilham Saputra. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU Ilham Saputra. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

DKPP Putuskan Copot Ketua Divisi Logistik KPU

Pemilu kpu
Faisal Abdalla • 10 Juli 2019 16:47
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dari jabatannya sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan dan logistik. Pemberhentian Ilham diambil DKPP dalam putusan perkara Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019.
 
"Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian," bunyi amar putusan seperti dikutip Medcom.id dari salinan putusan, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Perkara ini dilaporkan kader Partai Hanura Tulus Sukariyanto. Dia merupakan calon anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) Fraksi Hanura. Selain Ilham Saputra, duduk sebagai teradu, yakni Staf Sekretariat KPU Indra Jaya dan Kepala Subbagian (Kasubag) PAW KPU Novayani.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam perkara ini, Tulus mengaku seharusnya menggantikan anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII Dossy Iskandar Prasetyo sesuai surat keputusan (SK) PAW anggota DPR dari Partai Hanura. Namun, KPU malah menetapkan Sisca Dewi Hermawati sebagai PAW Dossy.
 
Sisca, aku Tukus, adalah calon legislatif (caleg) dengan raihan suara terbanyak kedua. Sisca pun sudah dipecat dari Partai Hanura karena tengah tersangkut kasus hukum.
 
Baca: KPU Janji Perbaiki Proses Input Data Situng
 
DKPP berpandangan KPU kurang tegas dalam menyikapi PAW ini. Seharusnya, KPU menjadikan dokumen pemberhentian Sisca dari partai sebagai dasar PAW. Berdasarkan hasil klarifikasi, Sisca juga belum menggugat ke Mahkamah Partai.
 
"Para teradu justru cenderung pasif dalam merespons sikap Sisca Dewi Hermawati yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait gugatannya ke Mahkamah Partai. Seharusnya proses penggantian antarwaktu pengadu dapat diproses karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," sambung DKPP.
 
DKPP menilai Ilham melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6, 10, 11 dan 15 terkait kode etik dan pedoman perilaku. DKPP meminta sekretaris jenderal KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan tersebut.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif